Pemerintah Indonesia akan mulai menerapkan program mandatori B50 pada 1 Juli 2026, yang mengharuskan pencampuran 50% bahan bakar nabati dari minyak sawit (CPO) ke dalam solar. Namun, rencana ini terancam oleh stagnasi produksi CPO nasional yang masih berada di kisaran 50 juta ton.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan bahwa meskipun terdapat sedikit kenaikan, grafik produksi kelapa sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir tetap stagnan. "Kita bersyukur di tahun 2024 ke 2025 ini produksi kita naik. Mungkin jadi pertanyaan, katanya produksi stagnan, ya memang stagnan di 50 jutaan," ungkap Eddy dalam sebuah diskusi di Jakarta. Data dari GAPKI menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia mengalami fluktuasi, dengan angka 51,3 juta ton pada 2021, turun menjadi 51,2 juta ton di 2022, kemudian meningkat menjadi 54,8 juta ton pada 2023, dan kembali turun ke 52,7 juta ton di 2024 sebelum mencapai 56,5 juta ton pada 2025.
Di sisi lain, konsumsi CPO untuk biodiesel justru mengalami lonjakan. Pada 2021, konsumsi CPO tercatat 7,3 juta ton, dan meningkat menjadi 12,7 juta ton pada 2025. Tren ini berlanjut di awal 2026, di mana konsumsi pada Januari-Februari sudah mencapai 2,2 juta ton. Eddy menekankan perlunya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produksi. Ia menilai bahwa jika PSR berhasil, Indonesia seharusnya mampu memproduksi minimal 60 juta ton CPO per tahun, yang cukup untuk mendukung kebutuhan B50.
Eddy juga mengingatkan bahwa keberhasilan B50 sangat bergantung pada PSR. Tanpa peningkatan produktivitas yang signifikan, ia khawatir pasokan CPO untuk kebutuhan pangan dan industri dalam negeri akan terganggu karena tersedot ke sektor energi. "Peremajaan sawit itu sangat penting, tidak bisa ditawar. Peningkatan produktivitas harus dilakukan," tegasnya.
Dengan tantangan yang ada, keberhasilan implementasi B50 dan peningkatan produksi CPO akan menjadi perhatian utama ke depan.
