Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Ibas: Pentingnya Keselarasan Teknologi dengan Konstitusi

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menegaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) harus sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan etika. Ia menyampaikan hal ini dalam seminar yang membaha...

D
Doni Setiawan
07 September 2026 81 pembaca
Ibas: Teknologi Harus Mengikuti Nilai Konstitusi
Ibas: Teknologi Harus Mengikuti Nilai Konstitusi
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengingatkan bahwa penerapan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi, demokrasi, etika, akuntabilitas, serta perlindungan data masyarakat. "Teknologi tentunya harus mengikuti nilai konstitusi, bukan sebaliknya," ungkap Ibas saat Seminar Nasional "Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI: Peluang dan Tantangan dalam Tata Kelola Satu Data Indonesia" yang berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, pada Rabu (2/9).

Pentingnya Partisipasi Publik dalam Legislasi

Ibas menekankan bahwa dalam penyusunan legislasi berbasis data, partisipasi publik tidak boleh diabaikan. Ia berpendapat bahwa masyarakat harus dilibatkan secara signifikan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada data, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. "Bukan sekadar hadir, tak hanya mengisi tanda tangan, tetapi terus mendengar, ingin terus mempertimbangkan suara rakyat," jelasnya.

Strategi untuk Pengelolaan Data yang Efektif

Dalam kesempatan tersebut, Ibas mendorong lima poin penting, yaitu memastikan data yang digunakan bersih, jelas, dan akurat, membangun standar data yang valid, mengintegrasikan sistem, memperkuat keamanan data, serta memastikan partisipasi masyarakat yang berarti dalam proses pengambilan kebijakan. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga aktif dalam menentukan arah pemanfaatan teknologi di Indonesia. "AI tidak buruk, tetapi AI bisa salah kalau kita tidak kawal dengan cara-cara yang benar," tegasnya.

Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI ini dihadiri oleh sekitar 350 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kegiatan ini membahas pemanfaatan data dan AI dalam proses legislasi serta tantangan dalam pengelolaan data, keamanan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat.

// Artikel Terkait