Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Ibas Dorong Kebijakan Publik Berbasis Bukti di Australia

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, atau Ibas, menekankan pentingnya penguatan kebijakan publik yang berlandaskan bukti ilmiah, aspirasi masyarakat, dan keberlanjutan lintas generasi saat berdisk...

L
Lucas Fabian
21 October 2026 77 pembaca
Diskusi dengan Akademisi ANU, Ibas Dorong Penguatan Kebijakan Publik Berbasis 3 Hal Ini
Diskusi dengan Akademisi ANU, Ibas Dorong Penguatan Kebijakan Publik Berbasis 3 Hal Ini
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, mengajak untuk memperkuat kebijakan publik dengan tiga pilar utama, yaitu bukti ilmiah, aspirasi masyarakat, dan keberlanjutan antar generasi. Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama para akademisi di Australian National University (ANU) saat kunjungannya ke kampus yang terletak di Canberra, Australia.

Dalam pertemuan tersebut, Ibas membahas berbagai isu terkait penguatan kebijakan publik, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia di tengah dinamika perubahan global. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis serta memahami isu-isu sosial untuk merumuskan solusi atas tantangan pembangunan.

Ibas menegaskan bahwa Indonesia memerlukan generasi muda dengan latar belakang keilmuan yang beragam untuk mendukung pembangunan nasional. Kebutuhan ini mencakup bidang sains, teknologi, kecerdasan buatan, serta ilmu sosial, humaniora, kesehatan, pendidikan, administrasi publik, dan kebijakan publik.

Menurut Ibas, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu disiplin ilmu. "Diperlukan kolaborasi lintas disiplin untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kualitas demokrasi," ujarnya.

Dalam diskusi dengan akademisi ANU, termasuk para pakar kebijakan publik, terungkap bahwa pendidikan tinggi harus memberikan pengalaman belajar yang komprehensif. Mahasiswa perlu dilatih tidak hanya dalam teori, tetapi juga melalui simulasi, studi kasus, proyek, dan analisis terhadap kebijakan yang pernah berhasil maupun yang gagal.

Pendekatan ini dianggap penting agar lulusan perguruan tinggi dapat menghubungkan gagasan dengan pelaksanaan, serta memahami kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu fokus utama diskusi adalah pentingnya penelitian akademik dalam proses perumusan kebijakan publik.

ANU, sebagai universitas nasional Australia, memiliki peran krusial dalam menyediakan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk mendukung, mengevaluasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Para akademisi menekankan bahwa kebijakan yang baik seharusnya dirumuskan berdasarkan bukti, analisis, dan pemahaman kondisi masyarakat, bukan sekadar mencari pembenaran atas keputusan yang telah diambil.

Dalam konteks ini, hubungan yang kuat antara perguruan tinggi, peneliti, pemerintah, parlemen, dan masyarakat sangat penting. Diperlukan kepemimpinan yang berkomitmen, pendidikan berkualitas, penelitian yang solid, kebijakan berbasis bukti, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.

Kolaborasi antara Indonesia dan Australia di bidang pendidikan, penelitian, dan kebijakan publik diharapkan dapat terus berkembang, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya terkurung di ruang akademik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan masa depan kedua negara.

Dalam agenda tersebut, Ibas didampingi oleh anggota delegasi Indonesia, termasuk Hinca I.P. Pandjaitan XIII, Bramantyo Suwondo, Iman Adinugraha, M. Zulfikar Suhardi, dan Didik Mukrianto. Turut hadir dari ANU Professor Helen Sullivan sebagai Dekan ANU College of Asia and the Pacific dan Professor Marcus Mietzner sebagai Kepala Departemen Perubahan Politik dan Sosial ANU. Delegasi juga disertai oleh Aline Rogeleonick, Asisten Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI, bersama Dominggus dan Orchida Sekarratri.

// Artikel Terkait