Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Hasyim Asy'ari Tanggapi Ahmad Doli Kurnia Terkait PKPU 2023

Hasyim Asy'ari, mantan Ketua KPU, menanggapi pernyataan Ahmad Doli Kurnia mengenai Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dianggap tidak pernah dibahas. Ia menegaskan bahwa pasal tersebut telah melalui proses pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

D
dlilamndn
12 October 2026 94 pembaca
Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah tudingan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 disusun tanpa pembahasan bersama DPR dan lembaga terkait.
Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah tudingan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 disusun tanpa pembahasan bersama DPR dan lembaga terkait.

JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari membantah tudingan bahwa Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres 2024 diselundupkan tanpa pembahasan. Ia menegaskan pasal tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR dan sejumlah lembaga terkait.

Pernyataan Hasyim itu merespons klaim Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang saat itu menjabat Ketua Komisi II DPR periode 2019–2024. Doli sebelumnya mengaku tidak mengetahui adanya pasal tersebut dalam pembahasan bersama KPU.

"Dalam sejumlah pemberitaan media muncul pernyataan Ahmad Doli Kurnia bahwa mengaku tidak pernah membahas revisi Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 tentang Pencalonan Capres dan Cawapres dalam RDP DPR bersama Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP. Pernyataan tersebut perlu dibantah dan diklarifikasi," kata Hasyim saat dikonfirmasi pada Senin (12/10).

Hasyim Sebut Pasal Dibahas dalam RDP DPR

Hasyim menjelaskan, KPU mengirimkan surat kepada DPR pada 19 September 2023 untuk meminta konsultasi mengenai empat rancangan PKPU, termasuk rancangan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Konsultasi tersebut kemudian dilaksanakan melalui RDP pada 20 September 2023. Menurut Hasyim, materi yang kini menjadi sorotan merupakan bagian dari draf PKPU yang dibahas dalam rapat tersebut.

Ia menyebut ketentuan itu sebelumnya tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) dan turut mendapatkan masukan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama pembahasan rancangan peraturan.

Hasyim juga menyatakan Ahmad Doli hadir dalam rapat tersebut sebagai Ketua Komisi II DPR. Arsul Sani, yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK), disebut turut hadir dalam pembahasan.

Menurut Hasyim, hasil pembahasan telah disepakati dan dituangkan dalam dokumen kesimpulan RDP yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga terkait.

"Dokumen tanda tangan persetujuan kesimpulan RDP pembahasan Draf PKPU 19/2023 yang di-tandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota Bawaslu (Plh. Ketua Bawaslu) Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar," ujarnya.

Hasyim menegaskan, berdasarkan dokumen tersebut, pembahasan Pasal 18 ayat (3) bukanlah proses yang dilakukan secara sepihak. Ia juga menyebut tidak ada catatan keberatan dari peserta rapat terhadap ketentuan tersebut.

Minta DKPP Periksa Perkara secara Adil

Hasyim menilai pembahasan rancangan PKPU melibatkan KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), DPR, dan pemerintah. Karena itu, ia menyebut tanggung jawab atas proses pembahasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pihak-pihak yang terlibat.

Ia meminta DKPP, yang memeriksa pengaduan terkait pasal tersebut, bersikap adil dan proporsional. Hasyim juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian serta menghindari konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan.

Dalam pernyataannya, Hasyim turut menyinggung Arsul Sani yang membahas ketentuan tersebut dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Saya sedang membayangkan Malaikat Munkar dan Nakir, sebagaimana narasi Hakim MK Arsul Sani dalam persidangan PHPU Jilid 2, bertanya kepada Ahmad Doli Kurnia dan Arsul Sani: apakah saudara hadir bahas Draf PKPU tersebut? Apakah saudara tahu dalam Draf PKPU terdapat pasal yang dipersoalkan tersebut? Apakah saudara ikut persetujuan terhadap pasal tersebut?" ujarnya.

Hasyim kemudian menyampaikan sindiran dengan mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah mengenai orang munafik.

"Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan," tegas Hasyim.

Doli Mengaku Tidak Mengetahui Pasal tersebut

Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengaku tidak mengetahui adanya Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ketika rapat antara Komisi II DPR dan KPU berlangsung.

"Jadi sebetulnya setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu nggak ada, gitu loh, ya," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pemicu perdebatan mengenai proses pembahasan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2024.

Di sisi lain, kuasa hukum Denny Indrayana dan kawan-kawan, Bambang Widjojanto, turut mengkritik pasal tersebut setelah MK menyatakan permohonan gugatan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima.

Bambang menilai ketentuan itu dibuat untuk memungkinkan Gibran memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Ada yang menjadi kritik yang perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 18 ayat (3) itu adalah Pasal Gibran banget dan Pasal Gibran Banget itu diloloskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ungkap Bambang di MK, Selasa (6/10).

Perbedaan pernyataan tersebut menyoroti proses pembahasan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan menjadi bagian dari polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran. Sementara Hasyim menyatakan pasal tersebut telah dibahas dan disetujui dalam RDP, Doli mengaku tidak mengetahui keberadaan ketentuan itu saat pembahasan berlangsung.


sumber : www.cnnindonesia.com

// Artikel Terkait