JAKARTA - Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), mengingatkan akan bahaya populisme otoriter yang semakin berkembang di berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut disampaikan saat ia memberikan sambutan dalam acara CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia yang berlangsung di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada hari Jumat, 4 September.
Forum internasional ini merupakan hasil kolaborasi antara Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), PDIP, dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, dihadiri oleh puluhan delegasi dari berbagai negara. Dalam kesempatan itu, Hasto menjelaskan bahwa populisme otoriter sering kali memanfaatkan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk meraih dukungan dari masyarakat.
Fenomena Populisme Otoriter di Indonesia
Hasto menegaskan bahwa dalam praktiknya, populisme otoriter dapat melemahkan institusi demokrasi, membatasi kebebasan pers, dan menjauhkan penegakan hukum dari prinsip keadilan. Ia menyatakan, "Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran (backsliding).”
Merujuk pada pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku mereka, Hasto menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi terjadi ketika partai politik gagal menjalankan peran sebagai penjaga gerbang demokrasi. Dalam kondisi tersebut, ia menambahkan, kekuasaan berisiko semakin terkonsentrasi dan terjebak dalam kepentingan oligarki. "Kami sedih dengan realitas ini, namun ini menjadi kritik bagi semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat,” ujarnya.
Lima Agenda Strategis untuk Memperkuat Demokrasi
Hasto kemudian mengusulkan lima agenda strategis yang didasarkan pada pengalaman empiris pelembagaan PDIP sebagai respons terhadap tantangan populisme otoriter dan untuk membangun ketahanan demokrasi. Pertama, strategi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Whole-of-Society Strategy) yang menempatkan partisipasi warga negara yang bebas dan aman sebagai dasar demokrasi. Dia juga menekankan pentingnya lembaga negara beroperasi secara netral dan akuntabel serta mencegah pemusatan kekuasaan, korupsi, disinformasi, dan personalisasi kekuasaan pada individu tertentu.
Kedua, penerapan supremasi hukum (Rule of Law) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan. Ketiga, pelembagaan partai politik yang substansial, sehingga institusi internal partai demokratis dapat melakukan kaderisasi berjenjang dan pengambilan keputusan berbasis kebijakan. Keempat, penguatan pemikiran kritis dan masyarakat sipil melalui langkah-langkah partai untuk membangun solidaritas dan hubungan yang erat dengan gerakan rakyat. Kelima, menegaskan bahwa demokrasi di sektor politik dan ekonomi tidak boleh berhenti pada prosedur semata.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah politisi muda dari PDI Perjuangan, termasuk Hanjaya Setiawan, Mohamad Guntur Romli, Trini Puspa, dan Rahma Nur Agnitya Charliyan. Selain itu, hadir pula jajaran DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta serta beberapa kepala daerah dari partai tersebut, termasuk Hasto Wardoyo dan Endah Subekti Kuntariningsih.