Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Hasto PDIP: Kebenaran Akan Selalu Muncul Terkait Putusan MA Ijazah Gibran

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa kebenaran akan...

D
Doni Setiawan
31 October 2026 56 pembaca
Soal Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran, Hasto PDIP: Tak Ada Kebohongan yang Abadi
Soal Putusan MA Terkait Suket Ijazah Gibran, Hasto PDIP: Tak Ada Kebohongan yang Abadi
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, menegaskan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Pernyataan ini disampaikan Hasto usai acara konsolidasi internal DPD PDIP Lampung pada Jumat, 30 Oktober.

"Membuktikan bahwa di dalam politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power, di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri," ujar Hasto. Ia juga menambahkan bahwa keputusan MA sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilihan umum nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Menurut Hasto, keputusan MA semakin memperkuat penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan, yang dalam sidang MK ternyata tidak ditemukan ijazahnya. Ia menjelaskan bahwa putusan MK tersebut tidak menerima permohonan diskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden, namun MK juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Hasto menekankan bahwa masalah ijazah ini menyangkut hal yang sangat mendasar, karena berkaitan dengan syarat konstitusi untuk pencalonan. Ia menegaskan bahwa baik putusan MA maupun MK jelas menunjukkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan pada tahun 2024.

"Nah, sehingga ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat, itu tidak dipenuhi," tambah Hasto. Ia kemudian mengaitkan masalah ijazah Gibran dengan dua hal lainnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 Tahun 2023 dan penggunaan bantuan sosial pada periode kedua Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.

Hasto berpendapat bahwa putusan MK nomor 90 dihasilkan melalui pelanggaran etika oleh hakim konstitusi Anwar Usman, yang memungkinkan Gibran untuk berkontestasi pada tahun 2024. Ia juga menyoroti adanya intervensi kekuasaan yang membuat Gibran bisa lolos sebagai calon wakil presiden.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa penyalahgunaan bantuan sosial juga terjadi di era Jokowi untuk mendukung Gibran yang berstatus calon wakil presiden. Ia mengungkapkan bahwa aksi pembagian bantuan sosial secara masif pada akhirnya menyulitkan Presiden RI Prabowo dalam menyusun anggaran fiskal.

"Menyebabkan fiskal pada masa Pak Prabowo ini mengalami kesulitan, diikuti dengan pengerahan parcok dan sebagainya. Kesemuanya melengkapi gambaran berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini," ungkapnya. Sebelumnya, MA telah mengabulkan permohonan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran.

Penggugat HM Subhan mengonfirmasi bahwa MA telah mengabulkan permohonan kasasi tersebut secara keseluruhan melalui putusan pada 30 Oktober. Subhan mengajukan tiga permohonan, yang di antaranya menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan meminta agar dokumen tersebut ditarik dari pemegangnya, yaitu Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Subhan menegaskan bahwa putusan ini menunjukkan bahwa surat keterangan Gibran yang digunakan untuk pencalonan pada 2024 tidak sah. "Suket dinyatakan tidak sah, maka akibat hukumnya suket itu tidak pernah ada," katanya melalui pesan singkat pada Jumat.

// Artikel Terkait