Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, telah menyalurkan seluruh dana resesnya untuk membantu warga di Sumenep, Madura, Jawa Timur, dalam memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Madura.
"Saya menyalurkan sepenuhnya uang reses untuk membantu warga di Sumenep memperbaiki rumah mereka," ungkapnya kepada media pada Rabu (22/7). Anggota DPR RI dari Dapil XI Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 71 persen rumah di Madura yang memenuhi syarat sebagai rumah layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 29 persen rumah tangga yang berada dalam kondisi tidak layak.
Perbandingan dengan Daerah Lain di Jawa Timur
Said menambahkan bahwa angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rumah layak huni di daerah lain di Jawa Timur yang mencapai 80 persen. Ia menekankan bahwa kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kemiskinan masyarakat. "Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar tersebut terpenuhi dengan baik, mengingat backlog perumahan nasional masih mencapai 15 juta unit dan jumlah hunian tidak layak di tingkat nasional mencapai 43,3 juta rumah tangga," jelasnya.
Bantuan untuk Warga yang Membutuhkan
Dalam kesempatan tersebut, Said menyatakan bahwa sebagai bagian dari penyelenggara negara dan amanah yang diberikan oleh rakyat di Madura, sudah sepatutnya ia terlibat dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk memperbaiki rumah mereka agar lebih layak. Penyerahan bantuan biaya perbaikan rumah dilakukan secara simbolis pada Rabu (22/7) kepada warga di Pulau Talango, Kabupaten Sumenep. Program renovasi hunian ini menyasar puluhan dusun di lima desa di Kecamatan Talango.
Bantuan tersebut mencakup 19 dusun, termasuk Dusun Onggan Padike, Jate Laok, Tanjung Alang, Jate Daya, dan beberapa lainnya. Penyaluran bantuan ini juga menjadi bagian dari akuntabilitas kinerja Said sebagai anggota DPR di daerah pemilihannya. "Penyampaian ini sekaligus sebagai bentuk pelaporan saya ke publik, sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik sebagai anggota DPR," tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penerima manfaat dari bantuan dana tunai ini adalah warga yang terdata dalam prioritas penanganan kemiskinan pemerintah. Tim di lapangan juga dikerahkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memantau proses pembangunan fisik rumah warga. "Warga yang menerima bantuan perbaikan rumah rata-rata berada dalam rentang desil 1 sampai 3, yakni golongan masyarakat yang oleh pemerintah dikategorikan sangat miskin, miskin, dan hampir miskin," tutup Said.
