Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Golkar Siap Tindaklanjuti Usulan Angket Terkait Ijazah Gibran

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan akan menindaklanjuti usulan hak angket terkait ijazah Gibran setelah menerima audiensi dari Aliansi Kolektif Sipil untuk Angket Gibran...

S
Salsabila Nur Azzahra
13 October 2026 93 pembaca
Terima Surat AKSI, Doli Golkar Janji Menindaklanjuti Usul Hak Angket Ijazah Gibran
Terima Surat AKSI, Doli Golkar Janji Menindaklanjuti Usul Hak Angket Ijazah Gibran
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, menegaskan bahwa parlemen terbuka bagi semua kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Doli menerima audiensi dari Aliansi Kolektif Sipil untuk Angket Gibran (AKSI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (12/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Doli mengungkapkan rasa terima kasihnya atas berbagai saran, kritik, dan pandangan yang disampaikan oleh AKSI. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan fraksi dan partai untuk mempertimbangkan usulan pembentukan hak angket.

Doli menambahkan, "Kami akan pertimbangkan dan tindak lanjuti usulan dari kawan-kawan untuk membentuk angket dalam rangka untuk pembuktian kembali, kan, kira-kira begitu, ya, soal apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu." Audiensi ini berlangsung setelah putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang digugat oleh Denny Indrayana dan sebelas pihak lainnya.

Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan terkait diskualifikasi Gibran sebagai calon Wakil Presiden, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ijazah SMA. Namun, dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA.

AKSI berharap Fraksi Golkar dapat mengambil inisiatif menggunakan hak angket terkait masalah ijazah Gibran. Doli menegaskan bahwa setiap langkah politik yang diambil DPR akan selalu berfokus pada kepentingan masyarakat dan negara.

"Pertama adalah tetap di atas segala-galanya adalah untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua itu untuk menjaga martabat bangsa dan kedaulatan negara," ujarnya.

// Artikel Terkait