Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Gibran Dinilai Menjadi Beban bagi Prabowo dalam Refleksi Dua Tahun Pemerintahan

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi beban bagi Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan dalam konteks refleksi dua t...

A
Arga Pratama
22 October 2026 77 pembaca
Refleksi 2 Tahun Pemerintah, Hasto Nilai Gibran bin Jokowi Jadi Beban Prabowo
Refleksi 2 Tahun Pemerintah, Hasto Nilai Gibran bin Jokowi Jadi Beban Prabowo
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Hasto Kristiyanto, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, dianggap sebagai beban bagi Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan saat Hasto ditanyai oleh wartawan di Sekolah Partai, Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober, mengenai refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasto menjelaskan bahwa PDI Perjuangan mencatat bahwa Prabowo menghadapi tantangan berat setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan ijazah Gibran. Dia menambahkan bahwa putusan tersebut menunjukkan bahwa MK tidak menemukan ijazah SMA Gibran ketika dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

“Presiden Prabowo memiliki suatu beban, terutama setelah putusan MK yang menemukan bagaimana Wapres ternyata tidak memenuhi syarat sebagai cawapres saat itu,” ungkap Hasto saat di Sekolah Partai. Meskipun MK tidak menerima permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, mereka juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA yang merupakan syarat pencalonan.

Hasto menilai bahwa isu mengenai ijazah Gibran telah membangkitkan ingatan kolektif masyarakat tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum keluarnya putusan MK Nomor 90. “Membangkitkan memori kolektif dari rakyat tentang penggunaan kekuasaan dari Presiden Jokowi melalui akrobat hukum di MK yang mendesain putusan MK Nomor 90,” jelasnya.

Dia menekankan bahwa pejabat publik seharusnya menjaga etika dan memenuhi syarat tanpa adanya intervensi saat berkompetisi dalam politik. Namun, menurut Hasto, masalah terkait ijazah Gibran yang menjadi syarat pencalonan justru menambah beban bagi pemerintahan Prabowo.

“Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo, karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” tambahnya. Hasto juga menyampaikan bahwa DPP PDI Perjuangan telah menerima tembusan surat terbuka dari Forum Guru Besar Indonesia yang menyatakan keprihatinan terhadap masalah ijazah Gibran dan berisi tiga poin penting.

Poin pertama menyebutkan bahwa Forum Guru Besar Indonesia merasa bahwa saat ini terjadi keruntuhan keteladanan dan etika bernegara akibat syarat minimal cawapres dipaksakan melalui intervensi. Poin kedua menyatakan bahwa mereka merasa ada krisis legitimasi kepemimpinan nasional di kalangan generasi muda dan institusi pendidikan. Poin ketiga menegaskan bahwa keberadaan Gibran hanya menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo dan mengganggu stabilitas nasional.

Menanggapi penolakan keras dari kalangan akademisi, Hasto berpendapat bahwa Gibran seharusnya peka dan memiliki jiwa besar untuk mundur sesuai saran dari Forum Guru Besar Indonesia. “Memilih langkah seperti usulan di sini untuk demi kepentingan bangsa dan negara, demi keteladanan, demi dihormatinya etika, ya lebih baik melakukan upaya korektif. Di surat ini disebutkan dengan mengundurkan diri,” tuturnya.

// Artikel Terkait