Juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak diterima. "Keputusan MK bersifat final and binding, sehingga seluruh dinamika hukum terkait PHPU Pilpres 2024 secara resmi telah selesai," ujarnya melalui pesan tertulis pada Rabu (7/10).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menekankan bahwa MK dalam putusannya telah menetapkan batasan legal standing bagi para pemohon serta kewenangan PHPU yang memiliki tahapan dan tenggat waktu yang jelas. "Proses pencalonan hingga penetapan telah melalui verifikasi lembaga berwenang sesuai koridor hukum yang berlaku pada saat tahapan pemilu berlangsung," tambahnya.
Sugiat juga meminta semua elemen masyarakat untuk bersikap bijaksana dalam menanggapi keputusan MK tersebut. "Menghentikan polemik yang berlarut-larut serta bersatu mendukung keberlanjutan program kerja pemerintah demi menghadapi tantangan ekonomi global dan pembangunan nasional," tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa spekulasi dan wacana hukum yang terus muncul dapat menciptakan ketidakpastian hukum terkait posisi Wakil Presiden RI pascapelantikan. "Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik di Indonesia," lanjut Sugiat.
Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya menghormati koridor hukum, batas waktu penyelesaian sengketa, dan putusan final dari badan peradilan dalam sebuah demokrasi yang sehat. "Kedewasaan berpolitik diuji dari kemampuan para aktor politik untuk move on, menyalurkan energi kritis ke jalur pengawasan kebijakan, serta menempatkan kepentingan stabilitas bangsa di atas kepentingan kelompok," tutupnya.