Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengambil sikap terkait polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut.
"DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa," kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Ganjar mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat.
Ganjar Dorong DPR Gunakan Kewenangan Konstitusional
Ganjar meminta DPR segera menentukan hak konstitusional yang akan digunakan untuk merespons polemik surat keterangan pendidikan SMA Gibran. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut sudah memberikan dasar yang jelas.
"DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan diantara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas," kata dia.
"DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!" imbuhnya.
MA Kabulkan Kasasi soal Surat Keterangan Pendidikan Gibran
Polemik ini berkaitan dengan putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi warga bernama Subhan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran.
Dalam putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan yang dikutip dari situs resmi MA pada Jumat (30/10/2026).
Kasasi tersebut diajukan Subhan setelah sebelumnya menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam gugatannya, Subhan meminta pengadilan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Surat tersebut diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Subhan juga meminta agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta meminta tergugat membayar biaya perkara.
Sebelumnya, gugatan Subhan tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Ia kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah mengajukan kasasi, MA akhirnya mengabulkan gugatan tersebut.
Surat Penyetaraan Digunakan untuk Pendaftaran Cawapres 2024
Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran. Dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kini kembali menjadi perhatian setelah MA mengabulkan kasasi Subhan. Ganjar pun meminta DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menentukan langkah dalam menyikapi persoalan tersebut.
sumber : https://news.detik.com/berita/d-8744312/ganjar-minta-dpr-segera-ambil-sikap-soal-suket-sma-gibran