Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Forum dan Penghargaan GPR Institute 2026: Menyongsong Era Kecerdasan Buatan dalam Komunikasi Publik

GPR Institute menyelenggarakan acara 6th GPR Forum & Awarding Ceremony 2026 di Jakarta, yang memberikan penghargaan kepada instansi dan individu berprestasi dalam komunikasi publik di era kecerdasan b...

D
Doni Setiawan
20 October 2026 67 pembaca
Era AI Jadi Tantangan Komunikasi Publik, GPR Institute Gelar Forum dan Penghargaan 2026
Era AI Jadi Tantangan Komunikasi Publik, GPR Institute Gelar Forum dan Penghargaan 2026
jpnn.com Sumber: jpnn.com

GPR Institute mengadakan 6th GPR Forum & Awarding Ceremony 2026 di Grand Capitol Ballroom, Manhattan Hotel, Jakarta pada Selasa, 13 Oktober. Acara ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah, pemimpin, dan praktisi komunikasi publik yang dianggap berkontribusi dalam memperkuat komunikasi pemerintah di tengah perkembangan kecerdasan buatan.

Dengan tema "AI for GPR: Membangun Komunikasi Publik Pemerintah yang Efektif, Terpercaya, Adaptif, dan Beretika di Era Artificial Intelligence", acara ini menghadirkan tiga kategori penghargaan utama, yaitu 6th TOP GPR Award 2026, 4th TOP GPR Figure Award 2026, dan 4th TOP GPR Leader Award 2026.

Prof. Dr. Widodo Muktiyo, pendiri GPR Institute, menyatakan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Namun, ia menekankan bahwa penggunaan teknologi harus tetap diimbangi dengan integritas dan penguatan sumber daya manusia.

“Teknologi harus tetap ditempatkan sebagai instrumen pendukung. Esensi komunikasi publik terletak pada kemampuan pemerintah membangun dialog, memahami kebutuhan masyarakat, serta menjaga kepercayaan melalui informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab,” ungkap Widodo.

Direktur GPR Institute, Arief Munajad, menilai bahwa tantangan komunikasi publik saat ini lebih dari sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi pemerintah dalam membangun pemahaman, menjaga reputasi, dan memperkuat kepercayaan publik.

“Teknologi boleh mempercepat komunikasi, tetapi kepercayaan tetap membutuhkan proses,” kata Arief. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga akurasi, relevansi, transparansi, dan kredibilitas pesan yang diterima.

Co-Founder GPR Institute, Tri Raharjo, menjelaskan bahwa penilaian untuk TOP GPR Award 2026 dilakukan melalui pendekatan riset digital dengan tiga parameter utama. Ketiga parameter tersebut mencakup Aspek Kesadaran Digital, Aspek Media Digital & Website, serta Aspek Media Sosial.

“Metodologi penilaian TOP GPR Award 2026 dirancang untuk melihat kinerja komunikasi digital instansi pemerintah melalui pendekatan riset yang terukur dan berbasis bukti,” jelas Tri. Hasil dari penilaian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan visibilitas digital, kualitas komunikasi, reputasi institusi, dan keterlibatan masyarakat.

Dalam kategori 6th TOP GPR Award 2026, penghargaan diberikan kepada tiga instansi, yaitu Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, serta Badan Karantina Indonesia. Sementara itu, penerima 4th TOP GPR Figure Award 2026 mencakup Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Narkotika Nasional Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk periode 2025–2026, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani.

Untuk kategori 4th TOP GPR Leader Award 2026, penghargaan diberikan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi. Selain itu, Kepala Biro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Manifes Zubayr, serta Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Hudiansyah Is Nursal juga menerima penghargaan.

GPR Institute juga memberikan penghargaan TOP GPR Award 2026 Special Achievement for Government Institution Figure kepada sejumlah pejabat dengan kategori pencapaian khusus. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menerima penghargaan TOP Digital Education Innovation Figure 2026, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto meraih penghargaan TOP Inclusive Higher Education Public Service 2026.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mendapatkan penghargaan TOP Public Service Digital Transformation Figure 2026, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menerima penghargaan kategori TOP Geohazard Public Service - Institutional Award. Melalui forum dan penghargaan ini, GPR Institute berharap agar praktik komunikasi publik pemerintah semakin profesional dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Penguatan komunikasi publik dianggap sangat penting agar transformasi digital tidak hanya meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga menjaga akurasi, etika, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

// Artikel Terkait