YOGYAKARTA - Fenomena populisme dan penurunan kualitas demokrasi telah menjadi isu global yang mempengaruhi tidak hanya negara berkembang, tetapi juga negara-negara dengan sejarah demokrasi yang panjang seperti Amerika Serikat dan Jerman. Isu ini menjadi perhatian utama dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia serta 9th CALD Party Management Workshop yang berlangsung di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada Jumat (4/9/2026).
Para pembicara dalam forum internasional ini mengingatkan bahwa demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terpusat, kepercayaan publik terhadap institusi menurun, ketimpangan semakin melebar, dan populisme mendapatkan ruang untuk berkembang. Florencio “Butch” Abad, Ketua Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), mengangkat pandangan dari Daron Acemoglu, peraih Nobel Ekonomi 2024, mengenai tantangan yang dihadapi oleh demokrasi liberal.
Gagasan Liberalime Kelas Pekerja
Butch Abad menyampaikan kepada peserta konferensi bahwa kegagalan demokrasi liberal bukan disebabkan oleh cacat sistem itu sendiri, melainkan karena liberalisme telah berhenti menyediakan kondisi yang menjadikan kebebasan dan demokrasi bermakna bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa demokrasi menghadapi masalah ketika kekuatan ekonomi, politik, dan budaya semakin terkonsentrasi pada elit, sementara banyak pekerja kehilangan kepastian ekonomi, status sosial, dan ruang untuk menyuarakan kepentingan politik mereka.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Butch Abad memperkenalkan gagasan tentang liberalisme kelas pekerja. Ia berpendapat bahwa gagasan ini merupakan upaya untuk merekonstruksi liberalisme sosial-demokratis agar dapat menjawab perubahan masyarakat di era pascaindustri. Ia menjelaskan bahwa rekonstruksi ini berfokus pada lima pilar, yaitu memulihkan komunitas dan pemerintahan mandiri, mengurangi ketimpangan yang berlebihan, membangun narasi bersama, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta menyediakan layanan publik yang efektif. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya perlu dipertahankan melalui prosedur dan institusi politik, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Peringatan tentang Kemunduran Demokrasi
Direktur Regional Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, Moritz Kleine-Brockhoff, juga menyoroti situasi demokrasi global. Dalam sambutannya, Moritz membandingkan optimisme demokrasi saat runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin dengan kondisi saat ini. Ia mengungkapkan bahwa saat tumbuh di Jerman, periode tersebut dianggap sebagai masa kejayaan demokrasi, namun saat ini banyak tempat di dunia yang mengalami tekanan terhadap demokrasi. Moritz mengutip perkembangan politik di Amerika Serikat dan tren populisme sayap kanan di Jerman sebagai contoh bahwa tantangan terhadap demokrasi tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang.
Di Asia, Moritz mengidentifikasi berbagai tantangan, termasuk kudeta militer di Myanmar, penyebaran disinformasi di Filipina, pembubaran partai politik melalui jalur hukum di Thailand, serta isu demokrasi di Vietnam. Ia juga menyoroti bahwa Indonesia menghadapi kecenderungan kemunduran demokrasi yang mengkhawatirkan, mengingatkan bahwa demokrasi memerlukan individu yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam keynote address-nya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengingatkan akan bahaya populisme otoriter terhadap institusi demokrasi. Menurut Hasto, salah satu paradoks dari populisme otoriter adalah penggunaan bahasa dan aspirasi rakyat untuk membangun dukungan politik, namun pada saat yang sama dapat melemahkan institusi yang seharusnya melindungi rakyat. Ia menegaskan bahwa populisme otoriter berbicara dalam bahasa rakyat, tetapi sering kali justru mengurangi kekuatan institusi yang melindungi rakyat, serta berjanji untuk memperkuat bangsa tetapi meminta warga untuk menyerahkan kebebasan demi ketertiban.
Hasto juga menyoroti dinamika politik di Indonesia, menekankan pentingnya memperkuat mekanisme checks and balances serta prinsip supremasi hukum agar demokrasi tidak semakin mundur. Ia mengungkapkan bahwa mekanisme pengawasan dan keseimbangan tidak berfungsi dengan baik, supremasi hukum semakin terpisah dari keadilan, dan kritik terhadap pemerintah dipandang sebagai ancaman, sementara media dikekang. Hasto mengaitkan hal ini dengan pelaksanaan Pemilu 2024, menyatakan bahwa pemilu tersebut merupakan puncak dari kemenangan populisme otoriter yang telah dibangun secara bertahap, terutama sejak masa jabatan kedua Presiden Jokowi.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Hasto menekankan pentingnya menjaga optimisme. Salah satu langkah yang diusulkan oleh PDI Perjuangan adalah memperkuat institusi partai politik dan membangun solidaritas dengan masyarakat sipil. Ia berpendapat bahwa partai politik harus memanfaatkan kekuatan figur untuk memperkuat institusi dan dibangun sebagai entitas yang memiliki ideologi, sistem kaderisasi, disiplin organisasi, tradisi intelektual, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Hasto menutup dengan menyatakan bahwa dalam forum CALD ini, mereka berkomitmen pada harapan yang lebih abadi, yaitu harapan agar masyarakat biasa memiliki ruang dalam kebijakan politik, harapan bahwa perbedaan dapat diselesaikan tanpa kekerasan, dan harapan bahwa keadilan dapat berdiri di atas kekuasaan.
CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia dan 9th CALD Party Management Workshop diselenggarakan pada 3–7 September 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Forum ini diinisiasi oleh Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), bekerja sama dengan PDI Perjuangan sebagai tuan rumah dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia. Konferensi ini dihadiri oleh puluhan delegasi dari berbagai negara, termasuk pimpinan partai politik, anggota parlemen, akademisi, serta tokoh masyarakat sipil. Pembukaan acara dipandu oleh Angelina Dewi dan diisi dengan laporan dari panitia pelaksana lokal, Cintya Amanda Labetta Arie Seno. Acara dimulai dengan pekikan salam perjuangan “Merdeka!” dan dihadiri oleh Hasto Kristiyanto, Dr. Sukidi, serta jajaran politisi dan pemimpin PDI Perjuangan dari tingkat pusat dan Yogyakarta. Selain itu, hadir pula Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.