Politikus dari Partai Gerindra, Fadli Zon, memberikan tanggapan terkait kritik dan demonstrasi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mencurigai bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak nyaman dengan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden ke-8 RI tersebut. Fadli menyampaikan pandangannya dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
Fadli, yang menjabat sebagai wakil ketua DPR RI periode 2014-2019, menjelaskan bahwa Prabowo berkeinginan untuk mengembalikan praktik ekonomi Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Mazhab ekonomi Pak Prabowo ialah ekonomi kerakyatan, sementara praktik ekonomi kita sudah liberal, puluhan tahun menyimpang dari konstitusi sejak reformasi,” ungkapnya.
Kebijakan yang Mengusik Zona Nyaman
Fadli melanjutkan dengan merinci berbagai kebijakan Prabowo yang dianggap mengganggu pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik ekonomi yang tidak adil. Salah satu contohnya adalah penerapan hilirisasi dan kebijakan satu pintu untuk ekspor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, selama ini ada kelompok tertentu yang meraih keuntungan besar melalui praktik-praktik ilegal dalam ekspor SDA, seperti penyelundupan, transfer pricing, dan under-invoicing.
“Pak Prabowo pengin kita menentukan harganya. Selama ini malah hasilnya dinikmati negara ketiga yang tidak punya SDA,” jelas Fadli. Ia menegaskan bahwa Prabowo berusaha menertibkan praktik-praktik yang merugikan tersebut, meskipun ada risiko bahwa beberapa pihak akan merasa terganggu dengan langkah tersebut.
Menolak Tawaran IMF
Fadli juga membahas keberanian Presiden Prabowo dalam menolak tawaran bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia berpendapat bahwa tawaran IMF sering kali memiliki agenda tersembunyi. “Kita menolak IMF itu hal bagus. IMF itu enggak memberi obat, tetapi justru racun,” imbuhnya.
Ia mengingatkan kembali peran IMF dalam krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, di mana ia merasa IMF tidak memberikan bantuan yang berarti. “Jika pada saat itu IMF benar-benar mau membantu Indonesia, sebenarnya bisa saja mencegah depresiasi rupiah tidak terlalu dalam,” katanya. Namun, Fadli meyakini bahwa lembaga keuangan global tersebut tidak melakukan langkah-langkah yang seharusnya untuk membantu Indonesia.
Fadli menambahkan bahwa cara negara asing untuk mengganggu nilai tukar rupiah tidaklah sulit. Ia menjelaskan bahwa cukup dengan lima manajer investasi yang berpengaruh, nilai tukar rupiah bisa tertekan. Ia juga mengungkapkan bahwa ia pernah mengonfirmasi dugaan keterlibatan spekulan mata uang, George Soros, dalam melemahkan nilai tukar rupiah pada tahun 1997-1998. “Dan dia mengakuinya,” kata Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menuduh IMF tidak mendukung Indonesia untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan konstitusi. “IMF maunya kita enggak maju-maju, jadi negara berkembang terus,” tuturnya.
