JAKARTA - Muhammad Kholid, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengungkapkan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam rangka menyambut dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Kholid saat menjawab pertanyaan dari media mengenai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.
Dia menyatakan bahwa pemerintah telah menunjukkan berbagai pencapaian positif, namun hal itu perlu diimbangi dengan evaluasi yang objektif dari partai dan masyarakat sipil. "Ada progres, ada perbaikan, tetapi juga perlu ada beberapa catatan di situ," katanya dalam konferensi pers menjelang pelaksanaan Bimteknas PKS di Jakarta pada Senin, 19 Oktober.
Kholid menyoroti pelaksanaan program Asta Cita, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengapresiasi niat baik Presiden Prabowo dalam program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan gizi generasi penerus dan mengurangi masalah stunting.
"Kami melihat bahwa MBG ini niat Presiden Prabowo sangat mulia untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk anak-anak didik kita," ujarnya. Namun, Kholid juga menekankan adanya berbagai masalah operasional yang muncul di lapangan, termasuk kasus keracunan makanan dan kurangnya transparansi anggaran.
"Namun dalam eksekusinya, kami melihat harus kami akui ada berbagai macam catatannya. Seperti contoh, ada yang terdampak keracunan, misal," katanya. Kholid berharap agar pengelolaan program MBG dapat diperbaiki untuk mengurangi angka keracunan dan memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai dengan baik.
"Maka, seharusnya ke depan zero case keracunan itu. Zero case terjadinya keracunan," ujarnya. Kholid juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk mencegah adanya penyelewengan dana dalam program MBG.
"Maka ke depan harus zero case terjadinya korupsi, dan sebagainya dan sebagainya. Tata kelolanya harus diperbaiki," ucapnya. Selain itu, Kholid juga menyinggung perlunya evaluasi di sektor lingkungan hidup, khususnya terkait dengan kasus kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah.
Dia meminta kementerian terkait untuk lebih waspada dan teliti dalam menjaga kelestarian alam Indonesia. "Bagaimana Kementerian Kehutanan seharusnya juga harus lebih jeli lagi, lebih baik lagi dalam mengelola hutan, ya, dan terkait Kementerian Lingkungan Hidup harus lebih jeli lagi, ya, terkait bagaimana pelindungan hutan kita, lingkungan hidup kita, dan sebagainya," pungkas Kholid.