Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Empat RUU Utama yang Akan Dibahas di Masa Persidangan II DPR

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa ada empat RUU penting yang akan dibahas saat Masa Persidangan II pada tahun 2026. Pembahasan ini disampaikan dalam pidato peringatan Sumpah P...

D
Dimas Adhyaksa Putra
29 October 2026 68 pembaca
Info dari Dasco: 4 RUU Ini Jadi Prioritas Dibahas saat Masa Persidangan II DPR
Info dari Dasco: 4 RUU Ini Jadi Prioritas Dibahas saat Masa Persidangan II DPR
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menginformasikan bahwa empat agenda legislasi akan dibahas secara terintegrasi saat parlemen memasuki Masa Persidangan II pada tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat acara peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober.

Dasco menekankan pentingnya membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai agenda legislasi pertama. Ia menjelaskan bahwa regulasi ini diperlukan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur digital dengan pembagian wewenang yang jelas.

“Harus memperkuat daya tahan infrastruktur digital dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pengawasan yang menjamin privasi, kebebasan berekspresi, serta batas peran aparat di ruang sipil,” ujarnya.

Agenda kedua yang akan dibahas adalah RUU Masyarakat Adat. Dasco menyatakan bahwa penting untuk memastikan pengakuan terhadap masyarakat adat, wilayah, pengetahuan, dan hak kolektif mereka.

“Harus memastikan pengakuan masyarakat, wilayah, pengetahuan, dan hak kolektifnya, bukan menjadikan mereka sekadar objek pencatatan,” tegasnya.

Selanjutnya, Dasco juga mengungkapkan bahwa RUU Administrasi Kependudukan akan menjadi fokus ketiga dalam pembahasan. RUU ini bertujuan untuk menjamin identitas hukum dan layanan publik bagi setiap warga negara tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi.

Keempat, RUU Perampasan Aset akan dibahas, yang berfokus pada perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan lainnya, dilakukan secara efektif dan sesuai dengan KUHP serta KUHAP yang baru. Dasco menekankan pentingnya keselarasan dengan regulasi hukum nasional yang berlaku.

“Selaras dengan KUHP dan KUHAP nasional yang baru, serta menjunjung due process of law,” jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset akan mencakup pengaturan yang jelas mengenai proses pembuktian, kontrol pengadilan, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Menurutnya, ketegasan negara dalam memberantas kejahatan tidak seharusnya berujung pada tindakan sewenang-wenang.

“Keempat agenda ini tidak boleh menjadi pulau-pulau hukum yang berdiri sendiri,” pungkasnya.

// Artikel Terkait