Jakarta – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera mengusut dugaan keterlibatan pegawai internal dalam kebocoran dokumen perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN.
Yudi menilai pengusutan dugaan kebocoran informasi tersebut penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga antirasuah. Ia juga menyebut Dewas KPK seharusnya dapat dengan mudah menelusuri dugaan keterlibatan dua pegawai yang sebelumnya disebut oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
"KPK wajib untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga marwah dan integritas penanganan perkara, berdasarkan pengalaman saya, seharusnya mudah bagi dewas menelusuri ada atau tidaknya keterlibatan dua pegawai yang dispill oleh MAKI," kata Yudi kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Menurut Yudi, meskipun MAKI hanya menyampaikan inisial nama, pegawai internal KPK kemungkinan sudah mengetahui identitas pihak yang dimaksud.
"Sebab walaupun Maki hanya menspill nama, tetapi di internal KPK sesama pegawai KPK saya duga sudah paham siapa pegawai tersebut," ujarnya.
Nama Pegawai Terduga Pembocor Disebut MAKI
Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan inisial dua pegawai KPK yang diduga membocorkan dokumen dan informasi penanganan perkara suap terkait pengurusan HGB serta penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN.
Menurut Boyamin, kedua pegawai tersebut diduga memiliki kedekatan dengan salah satu tersangka, Arif Sugiyanto. Informasi perkara disebut telah disampaikan kepada Arif sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Inisial nama-nama pembocor dokumen dan informasi penanganan dugaan korupsi ATR/BPN kepada Arif Sugianto sebelum OTT KPK," kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (6/11).
Boyamin menyebut kedua pegawai tersebut berinisial TS dan MS. Keduanya disebut berasal dari lembaga lain sebelum bergabung dengan KPK.
"Oknum tersebut: TS: pejabat Direktorat Penyelidikan KPK (pegawai KPK yang telah mundur dari lembaga lain). MS: personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK (berasal dari lembaga luar KPK)," ujar Boyamin.
Boyamin juga menyatakan bahwa kedua pegawai yang diduga terlibat telah dilaporkan kepada Dewas KPK. Ia berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut.
Yudi Minta Nama Terduga Dipulihkan Jika Tidak Terbukti
Yudi menegaskan pengusutan harus dilakukan secara tuntas. Apabila dugaan kebocoran tersebut tidak terbukti, menurutnya, KPK perlu memulihkan nama pegawai yang sempat disebut sebagai terduga pelaku.
Ia mengingatkan seluruh pegawai KPK agar tetap berpedoman pada kode etik dalam menjalankan tugas.
"Sekaligus jika tidak benar, bisa membersihkan nama orang orang tersebut. Karena nama mereka kan sudah kesebar, walau inisial," tuturnya.
Delapan Orang Jadi Tersangka Kasus Suap HGB Summarecon
Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Bogor, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Berikut daftar pihak yang ditetapkan sebagai tersangka:
- Lampri (LMP), Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
- Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
- Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon.
- Arif Sugiyanto (ARF).
- Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ).
- Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta.
- Erwin (ERW).
- Muhammad Fakhry (MF).
Dugaan keterlibatan pegawai KPK dalam kebocoran dokumen perkara tersebut kini menjadi perhatian setelah MAKI melaporkan dua nama berinisial TS dan MS kepada Dewas KPK. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut.