Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Efriza Soroti Keberanian DPR dalam Mengawasi Ijazah Gibran

Efriza, peneliti senior dari Citra Institute, mengungkapkan bahwa besarnya koalisi pemerintahan dapat memengaruhi keberanian DPR dalam menggunakan hak pengawasannya terkait pendidikan Wakil Presiden G...

N
Nabila Safira Putri
10 October 2026 101 pembaca
Efriza Pertanyakan Keberanian DPR Gunakan Hak Pengawasan terkait Ijazah Gibran
Efriza Pertanyakan Keberanian DPR Gunakan Hak Pengawasan terkait Ijazah Gibran
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai bahwa keberadaan koalisi pemerintahan yang besar menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberanian anggota DPR dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk merespons permasalahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Efriza, DPR memiliki beberapa instrumen pengawasan seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun, penggunaan hak-hak tersebut tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada sikap partai politik serta dukungan antarfraksi.

“Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya dasar hukum. Penggunaan hak DPR juga ditentukan oleh keberanian politik dan dukungan dari fraksi-fraksi,” ungkap Efriza.

Dia menambahkan bahwa anggota DPR dapat menghadapi dilema ketika fungsi pengawasan bertabrakan dengan kepentingan untuk mempertahankan hubungan politik dengan pemerintah. Situasi ini, menurutnya, dapat berpotensi menghambat pengawasan terhadap pemerintah jika loyalitas koalisi ditempatkan di atas kepentingan konstitusi.

“DPR harus mampu membuktikan bahwa loyalitas kepada partai atau koalisi tidak mengalahkan kepentingan konstitusi,” tegasnya.

Efriza juga menyatakan bahwa jika ada pertanyaan serius mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden, DPR seharusnya dapat meminta penjelasan melalui mekanisme resmi. Langkah ini penting agar permasalahan yang ada dapat diuji berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan hanya menjadi polemik politik semata.

“Yang dibutuhkan adalah klarifikasi dan pengujian melalui mekanisme resmi, bukan langsung menyimpulkan adanya pelanggaran ataupun membiarkan pertanyaan publik tanpa jawaban,” tutupnya.

// Artikel Terkait