Majelis Rakyat Papua (MRP) terus memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Provinsi Papua Utara. Setelah menyampaikan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, MRP kembali melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, pada hari Jumat untuk mempercepat realisasi pembentukan provinsi tersebut.
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, menjelaskan bahwa tujuan pertemuan dengan Yorrys Raweyai adalah untuk meminta dukungan politik dari DPD RI sebagai representasi politik daerah. Ia percaya bahwa Yorrys Raweyai memiliki peran penting dalam meyakinkan DPD RI untuk mendukung dan mempercepat pembentukan Provinsi Papua Utara. "Sebagai salah satu pimpinan dan wakil rakyat dari Tanah Papua, saya yakin Yorrys Raweyai mampu meyakinkan lembaga DPD RI untuk mendukung dan mempercepat realisasi pembentukan Provinsi Papua Utara," ungkap Nerlince.
Sejarah Aspirasi DOB Papua Utara
Nerlince menambahkan bahwa gagasan untuk membentuk DOB Papua Utara bukanlah hal baru, melainkan telah ada selama puluhan tahun. Dengan semakin kuatnya aspirasi ini, MRP segera memberikan persetujuan sebagai salah satu syarat pemekaran yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Ia juga menyampaikan tiga pertimbangan utama yang mendasari persetujuan tersebut, yaitu perlindungan dan jaminan hak ulayat serta adat masyarakat Saireri, keberpihakan dan pengarusutamaan Orang Asli Papua (OAP), serta pemberdayaan masyarakat melalui dana otonomi khusus yang dikelola secara transparan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Pentingnya Dukungan Politik
Sementara itu, Yorrys Raweyai menyambut positif aspirasi masyarakat terkait pembentukan DOB Papua Utara. Ia menilai bahwa tujuan pembentukan ini telah dipikirkan secara matang oleh semua pihak terkait di Tanah Papua, terutama oleh MRP dan DPRP. "Persetujuan MRP tidak terlepas dari pentingnya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dalam aspek politik, administratif, hukum, sosial dan budaya, serta sumber daya manusia," jelas Yorrys.
Yorrys meyakini bahwa jika proses dan mekanisme dilaksanakan dengan baik, Provinsi Papua Utara akan segera terwujud. Ia menambahkan bahwa aspirasi DOB Papua Utara telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Meskipun masih dalam daftar panjang, dukungan dari berbagai pihak dianggap dapat mendorong aspirasi tersebut menjadi prioritas.
Yorrys juga menekankan pentingnya MRP untuk memperkuat soliditas serta menyamakan visi dan persepsi di antara anggota, serta menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, termasuk pemerintah, DPR RI, dan DPD RI. Ketiga lembaga ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana signifikansi dan kesiapan pemekaran dipandang mendesak dan dapat segera direalisasikan. "Aspirasi DOB Papua Utara tidak cukup digaungkan oleh MRP, melainkan perlu dukungan politik yang kuat dan solid di tingkat pusat dan daerah," tegas Yorrys.
Ia berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi DOB Papua Utara sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPD RI dan berharap agar aspirasi ini dapat dibahas secara serius oleh lembaga DPD RI untuk memperkaya perspektif tentang masa depan DOB Papua Utara dari berbagai aspek.