Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Dukungan Sahroni Terhadap Tindakan Tegas Kejaksaan Agung Terhadap Jaksa Nakal

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas tindakan tegasnya terhadap oknum jaksa nakal di Sulawesi Tenggara. Ia menekankan pentingnya pengawasan inte...

A
Aryani Sarasvati
12 October 2026 78 pembaca
Apresiasi Kejagung Sikat Oknum Kajari Nakal, Sahroni: Inisiatif Bagus, Jangan Tunggu Viral
Apresiasi Kejagung Sikat Oknum Kajari Nakal, Sahroni: Inisiatif Bagus, Jangan Tunggu Viral
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyampaikan apresiasi terhadap tindakan tegas yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam menindak oknum jaksa nakal di Sulawesi Tenggara. Tindakan ini dilakukan setelah Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Kejati Sultra menangkap Kajari Konawe, Fachrizal, terkait dugaan penyalahgunaan jabatan.

Kepala Kejati Sultra, Sugeng Riyanta, mengungkapkan bahwa penangkapan Kajari Konawe dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan praktik penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi serta pelanggaran disiplin dan kode etik. Setelah ditangkap, Kajari Konawe dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Ahmad Sahroni menilai tindakan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan internal dan menindak oknum jaksa yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan sangatlah tepat. “Komisi III mengapresiasi pengawasan internal Kejaksaan yang tegas seperti ini. Memang harus begini, kalau ada oknum jaksa yang diduga menyalahgunakan jabatan, tindak tegas,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan inisiatif yang baik, karena kejaksaan seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat atau menunggu kasus viral sebelum bertindak. “Pengawasan internal harus lebih responsif, peka, dan berani menindak sejak dini, supaya pelanggaran bisa dicegah sebelum semakin parah. Jajaran Kejaksaan harus bersih dari Sabang sampai Merauke,” tambah Sahroni.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan harus dilakukan di seluruh jajaran kejaksaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap aparat penegak hukum, menurutnya, harus menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

“Intinya, semua harus fokus menegakkan hukum, dan kalau ada yang menyimpang, jangan dilindungi, tindak sesuai aturan. Sebab kepastian hukum dan penegakan hukum yang berintegritas merupakan fokus Presiden Prabowo,” tegas Sahroni.

// Artikel Terkait