Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas Presiden Prabowo Subianto yang berencana membawa korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke jalur hukum. Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menekankan bahwa penegakan hukum harus diarahkan kepada pihak yang paling bertanggung jawab, dan tidak hanya pada pelaku di lapangan.
Rieke menyampaikan hal tersebut kepada wartawan pada hari Senin, 24 Agustus. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap sikap Prabowo setelah memimpin rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada 22 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan bahwa korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan akan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Proses Hukum untuk Korporasi
Rieke mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi empat korporasi di Kalimantan Barat yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, izin usaha dari korporasi tersebut dapat dicabut. Dia juga menilai bahwa pemerintah memiliki berbagai instrumen hukum yang memadai untuk menindak pelaku karhutla, melalui sanksi administratif, gugatan perdata, maupun tindakan pidana.
Beberapa landasan hukum yang dapat digunakan termasuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Persoalan Ekologis dan HAM
Rieke juga menekankan bahwa karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat, sehingga menjadi isu hak asasi manusia (HAM). Dia mengingatkan agar tidak hanya pelaku di lapangan yang ditangkap, sementara aktor yang lebih berpengaruh tetap tidak tersentuh.
Dia menambahkan bahwa negara tidak seharusnya membiarkan keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat harus menanggung biaya kesehatan, pemadaman, kerusakan lingkungan, dan pemulihan. “Negara tidak boleh membiarkan keuntungan dinikmati pihak tertentu sementara biayanya ditanggung rakyat,” tegasnya.