Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Dukungan Fraksi PDI Perjuangan untuk RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

S
Salsabila Nur Azzahra
07 October 2026 65 pembaca
Fraksi PDIP Setujui RUU Perampasan Aset Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Begini Penegasan I Wayan Sudirta
Fraksi PDIP Setujui RUU Perampasan Aset Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Begini Penegasan I Wayan Sudirta
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) secara resmi menyatakan dukungan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Pengumuman ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, I Wayan Sudirta menekankan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan alat yang sangat penting, namun pelaksanaannya memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalisme, dan bersih dari praktik korupsi. “Kewenangan yang kuat harus disertai dengan integritas, pengawasan yang ketat, dan pertanggungjawaban yang tepat: tepat melaksanakan hukum, tepat terhadap pelaku kejahatan, dan tepat dalam memberikan keadilan terhadap rakyat,” ungkapnya di hadapan Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Fraksi PDI Perjuangan mengemukakan empat pandangan strategis untuk memastikan RUU ini memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Pertama, RUU ini tidak hanya boleh berfokus pada perampasan dan pengembalian kerugian negara, tetapi juga harus memperkuat kedaulatan ekonomi dengan memulihkan kekayaan hasil tindak pidana untuk kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat.

Kedua, kewenangan negara harus tetap tunduk pada hukum dan melindungi rakyat. Meskipun negara perlu tegas dalam menghadapi kejahatan, semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Perampasan aset harus didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

Ketiga, pengelolaan aset yang disita tidak boleh sekadar berorientasi pada penyimpanan, tetapi harus dimaksimalkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Aset tersebut perlu dimanfaatkan untuk memulihkan hak korban dan masyarakat secara luas.

Untuk memastikan akuntabilitas, Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya pembagian kewenangan pengawasan yang jelas antara pengawasan internal, pengawasan dari DPR, pemeriksaan oleh BPK, dan kehadiran Badan Pengawasan Perampasan Aset. Keempat, RUU ini harus menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak warga negara, dan keadilan sosial, dengan tujuan akhir memulihkan kekayaan negara yang dirampas oleh kejahatan untuk kepentingan rakyat.

Di akhir penyampaiannya, I Wayan Sudirta menegaskan posisi final PDI Perjuangan. “Berdasarkan pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan persetujuan Usulan Inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana untuk dilanjutkan sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang,” tutupnya. Pandangan Fraksi ini telah ditandatangani dan disahkan oleh Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, yaitu Ketua Fraksi Drs. Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Dolfie O.F.P., S.T.

// Artikel Terkait