Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Dukungan DPR untuk Kebijakan Pembelian Timah oleh PT Timah di Belitung

DPR melalui Komisi XII memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan bagi PT Timah untuk membeli timah dari masyarakat di Pulau Belitung. Kebijakan ini diharapkan dapat meng...

A
Aulia Rahmawati
23 August 2026 95 pembaca
DPR Dukung Perumusan Perpres PT Timah demi Atasi Situasi di Belitung
DPR Dukung Perumusan Perpres PT Timah demi Atasi Situasi di Belitung
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Komisi XII DPR yang dipimpin oleh Bambang Patijaya dari Partai Golkar menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk melakukan pembelian timah dari masyarakat di Bangka Belitung. "Komisi XII tentu mendukung adanya Perpres sebagai jalan keluar atas situasi yang ada di Pulau Belitung," ungkap Bambang kepada wartawan di Jakarta pada hari Kamis, 20 Agustus.

Menurut Bambang, Peraturan Presiden ini akan memberikan payung hukum yang diperlukan bagi PT Timah untuk membeli timah hasil masyarakat di Pulau Belitung. Ia menjelaskan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah untuk bulan Juni 2026 sebesar 3.600 ton telah habis kuota produksinya. Sementara itu, timah yang dimiliki masyarakat mencapai sekitar 3.000 ton dan telah masuk ke gudang PT Timah di luar kuota RKAB yang telah habis.

Permasalahan Ekonomi dan Sosial di Belitung

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa PT Timah memerlukan waktu untuk melakukan eksplorasi, memperbaiki data cadangan geologi, serta mengajukan perubahan RKAB, yang diperkirakan akan memakan waktu lebih dari enam bulan. "Akibat buntunya situasi di lapangan, penyelundupan timah kembali marak dan ekonomi di Pulau Belitung menjadi lesu sehingga berimplikasi pada rentan gejolak sosial," tambahnya.

Dengan adanya Perpres tersebut, Bambang menilai bahwa PT Timah diberikan diskresi untuk membeli timah dari masyarakat sambil melakukan perbaikan administrasi dan pengajuan RKAB. Namun, diskresi ini hanya berlaku selama satu tahun.

Langkah Selanjutnya untuk PT Timah

Bambang berharap bahwa Perpres ini dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan masalah pertimahan di Pulau Belitung. Ia juga memberikan apresiasi kepada Menko Kumham Imipas yang memberikan perhatian pada persoalan ini. "Yang harus segera dituntaskan adalah proses eksplorasi dan perbaikan dokumen geologi PT Timah, sehingga data sumber daya dan cadangan timah mereka memenuhi persyaratan dalam dokumen FS dan juga pengusulan RKAB yang akan datang," tegasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, telah membentuk tim kecil yang dipimpin oleh Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan untuk merumuskan kebijakan PT Timah terkait pembelian timah dari masyarakat di Pulau Belitung. "Tim kecil yang dipimpin Pak Otto Hasibuan bertugas merumuskan langkah kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk melakukan pembelian timah yang beredar di masyarakat sampai selesainya Peraturan Presiden," kata Yusril pada hari Selasa, 18 Agustus.

// Artikel Terkait