Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mengungkapkan apresiasi terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang terus berupaya mempercepat penerapan mandatori Biodiesel B50. Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam negeri.
Alfons menilai bahwa setelah peluncuran nasional B50 oleh Presiden Prabowo Subianto, perhatian pemerintah kini berfokus pada keberhasilan implementasi di lapangan. Hal ini sangat penting agar manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan secara maksimal, baik dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) maupun dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Data Implementasi B50
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa hingga awal Juli 2026, sebanyak 57,6 persen SPBU Biosolar telah mulai menyalurkan B50. Pemerintah juga memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi badan usaha untuk menyelesaikan distribusi B40 sebelum penerapan penuh B50 secara nasional yang dijadwalkan mulai 1 Oktober 2026.
Alfons menambahkan bahwa implementasi B50 juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dengan menjaga ketersediaan bahan bakar yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat perekonomian rakyat. Selain itu, peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel diharapkan dapat membuka peluang usaha yang lebih baik bagi jutaan petani kelapa sawit, meningkatkan permintaan CPO domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi pusat perkebunan sawit.
Pentingnya Sinergi dan Kepatuhan
Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (10/7/2026), Alfons menyatakan, "Saya mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terus mengawal implementasi B50 secara bertahap dan terukur." Dia menekankan bahwa kepastian pelaksanaan menjadi kunci untuk mencapai tujuan memperkuat kemandirian energi, mengurangi impor BBM, dan meningkatkan pemanfaatan energi yang berbasis pada sumber daya domestik.
Alfons juga mendukung langkah pemerintah yang menekankan pentingnya kepatuhan dari seluruh badan usaha terhadap kebijakan mandatori B50. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan industri sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program dan memberikan kepastian bagi pengembangan industri bioenergi nasional. Dia menegaskan bahwa keberhasilan B50 tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada implementasi yang konsisten di lapangan.
“Makin baik pelaksanaannya, semakin besar pula manfaat yang akan dirasakan masyarakat, mulai dari penghematan devisa, tumbuhnya investasi, berkembangnya industri bioenergi, hingga terbukanya lapangan kerja,” tegas Alfons. Sebagai mitra kerja Kementerian ESDM, Komisi XII DPR RI akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa implementasi mandatori B50 berjalan sesuai target, mulai dari kesiapan pasokan, distribusi, kualitas bahan bakar, hingga kepatuhan seluruh badan usaha.
Dengan pelaksanaan yang optimal, Alfons yakin bahwa B50 akan menjadi fondasi penting dalam mencapai kemandirian energi serta mendukung agenda swasembada energi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
