Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Dugaan Penyadapan Ilegal Dinilai Bisa Pengaruhi Tiga Poros Politik, Ini Analisis Pengamat

Pengamat politik keamanan LAB45, Winda Safitri, menilai kasus dugaan penyadapan ilegal berpotensi memengaruhi tiga poros politik, yakni lingkaran dalam Prabowo Subianto, hubungan Prabowo-Jokowi, dan internal Polri. Ia juga mendorong pembentukan tim pengawasan independen serta transparansi proses hukum dan pembahasan RUU Penyadapan.

D
dlilamndn
04 November 2026 67 pembaca
Analis Politik Keamanan LAB45, Winda Safitri, menyoroti potensi dampak kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap dinamika politik dan stabilitas internal Polri.
Analis Politik Keamanan LAB45, Winda Safitri, menyoroti potensi dampak kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap dinamika politik dan stabilitas internal Polri.

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo, bersama sejumlah petinggi Polri dinilai berpotensi memengaruhi dinamika kekuasaan di lingkungan pemerintahan.

Analis Politik Keamanan LAB45, Winda Safitri, menyebut setidaknya ada tiga poros yang berpotensi terdampak oleh perkembangan perkara tersebut. Ketiganya meliputi lingkaran dalam Presiden Prabowo Subianto, hubungan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta faksi di internal Polri.

“Kasus ini akan menyasar pada stabilitas di tiga poros setidaknya, dalam lingkungan inner circle Prabowo, poros Prabowo-Jokowi, dan faksi internal Polri,” ujar Winda kepada Kontan.co.id, Rabu (4/11/2026).

Menurut Winda, perkara ini juga berpotensi mendorong konsolidasi kekuasaan eksekutif terhadap institusi kepolisian dan penegakan hukum secara lebih luas.

Tiga Poros yang Berpotensi Terdampak

Winda menilai dugaan penyadapan dalam kasus tersebut memiliki karakteristik campuran. Ia membandingkannya dengan skandal Watergate pada era Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, ketika penyadapan menyasar lawan politik, serta praktik penyadapan pada masa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyasar kepala pemerintahan.

Namun, menurutnya, perkara yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya memiliki cakupan sasaran yang lebih beragam karena diduga turut menyasar media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Yang dilakukan LSP dan kawan-kawan itu campuran karena menyasar juga ke media dan LSM,” katanya.

Winda memperkirakan Presiden memiliki ruang untuk mengendalikan perkembangan perkara melalui penguatan kendali eksekutif terhadap aparat, khususnya Polri. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan penataan atau pembersihan di lingkungan internal kepolisian.

Meski demikian, ia menyoroti materi hasil penyadapan sebagai faktor yang belum dapat dipastikan dampaknya. Informasi yang diperoleh melalui aktivitas tersebut berpotensi berkembang menjadi instrumen politik baru yang memengaruhi hubungan antarelite.

“Yang bisa menjadi wildcard itu terkait materi sadapannya sebab bisa jadi senjata politik baru, dan pasti akan berpengaruh ke stabilitas tataran elite,” ungkapnya.

Pengamat Minta Pengawasan Independen

Winda menjelaskan, ketegangan di antara elite politik berpotensi memengaruhi dua aspek, yakni perkembangan proses pidana dan pembentukan produk legislasi politik.

Karena itu, ia menilai pengawasan independen perlu dibentuk sejak tahap awal agar penanganan perkara tidak dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

Salah satu opsi yang disampaikan adalah pembentukan tim independen atau tim gabungan yang melibatkan sejumlah pihak. Hasil pengawasan tersebut juga perlu disampaikan secara transparan kepada publik.

“Berkaitan dengan pengawasan, sepertinya paling rasional bila membentuk tim independen ataupun gabungan sejak tahap awal, serta transparansi hasilnya ke publik,” jelas Winda.

Selain proses hukum, ia meminta masyarakat turut mencermati perkembangan pembahasan di DPR, terutama apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan kembali masuk dalam agenda legislasi.

Menurut Winda, perkara ini dapat menjadi momentum bagi publik untuk mengawasi pengaturan dan pengawasan kewenangan penyadapan. Ia menekankan pentingnya memastikan proses legislasi tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum.


sumber : https://nasional.kontan.co.id

// Artikel Terkait