Mantan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan kecurigaannya mengenai Pasal 18 Ayat 3 dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang ia anggap sebagai aturan yang tidak jelas. Ia mengungkapkan bahwa draf yang diterima oleh anggota DPR tidak mencantumkan pasal tersebut.
"Kami tidak pernah menemukan ada apa namanya, pasal itu pada saat dokumen-dokumen itu diserahkan ke kami," ujarnya saat berbicara dengan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (12/10).
Doli menjelaskan bahwa penyusunan PKPU merupakan kewenangan KPU, namun harus melalui konsultasi dengan DPR. "Dalam undang-undang itu memang dijelaskan setiap KPU dan Bawaslu dalam menyusun atau menerbitkan PKPU dan Perbawaslu, harus dikonsultasikan dahulu dengan DPR," tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya uji publik sebelum dokumen tersebut dikonsultasikan ke DPR. "Filosofisnya adalah PKPU yang mereka buat itu harus diketahui oleh publik. Makanya, sebelum masuk ke DPR, itu harus ada uji publik dahulu, ya, kan," ungkap Doli, yang berasal dari fraksi Golkar.
Doli mengaku telah memeriksa data internal dan informasi dari rekan-rekannya yang terlibat dalam uji publik PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia menyatakan bahwa tidak ada yang menemukan Pasal 18 Ayat 3 dalam dokumen yang mereka miliki.
"Jadi data yang kami punya, dengan apa yang juga diperoleh dipegang oleh teman-teman atau masyarakat yang ikut uji publik, itu enggak ada pasal itu. Begitu, ya," jelasnya.
Ia menduga bahwa Pasal 18 Ayat 3 tersebut muncul pada momen tertentu yang akan dijelaskan di waktu yang tepat. "Nah, masuknya di mana? Nanti saya jelaskan, ya, di waktu dan ruang yang tepat, begitu, kan," ujarnya.
Polemik mengenai Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 semakin memanas setelah disoroti oleh pengacara Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto. Bambang berpendapat bahwa pasal ini disetujui oleh KPU untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai Cawapres 2024.
Sementara itu, Ketua KPU periode 2022-2024, Hasyim Asy'ari, menyatakan bahwa pembahasan mengenai Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah diketahui oleh semua pihak terkait. Ia menegaskan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP telah berpartisipasi dalam rapat di DPR yang membahas PKPU tersebut.
Hasyim juga menegaskan bahwa Pasal 18 Ayat 3 telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk Doli dan mantan anggota DPR Arsul Sani, yang kini menjabat sebagai hakim MK. Ia menilai bahwa tidak seharusnya aturan ini disebut sebagai ketentuan yang disembunyikan.
Ia mengingatkan kepada pihak-pihak yang menganggap Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai aturan tersembunyi untuk tidak hanya melupakan, tetapi juga tidak bersikap munafik.
Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menyatakan: "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi."