Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta telah menyelesaikan diskusi mengenai pasal-pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berfokus pada Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Ketua Bapemperda DPRD DKI, Abdul Aziz, menyatakan bahwa masih terdapat beberapa masukan dari anggota yang perlu ditindaklanjuti untuk memperkuat substansi dari Ranperda tersebut.
“Kami berinisiatif untuk menindaklanjuti lagi, satu kali rapat lagi untuk menginput masukan-masukan dari rekan-rekan di Bapemperda ke dalam pasal-perpasal,” ungkap Abdul Aziz dalam keterangannya pada Rabu (23/9). Dia menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Jakarta, termasuk mekanisme penanganan dan respons cepat dari Pemprov DKI Jakarta terhadap kasus kekerasan yang menimpa anak.
Pentingnya Layanan Pengaduan
Abdul Aziz menegaskan, “Salah satu yang paling krusial adalah bagaimana DKI ini harus benar-benar menjaga hak anak.” Dia memberikan contoh perlunya dukungan layanan pengaduan, seperti call center, untuk menangani masalah terkait anak. Selain itu, tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan juga menjadi fokus dalam pembahasan.
“Dibutuhkan call center dan bagaimana gerak cepat Pemda DKI apabila ada permasalahan-permasalahan terkait dengan anak,” jelasnya. Bapemperda juga memperhatikan keterbatasan ruang bermain anak, terutama di daerah permukiman yang padat penduduk. Abdul Aziz mencatat bahwa belum semua kelurahan memiliki Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), karena pembangunan RPTRA membutuhkan lahan yang cukup luas.
Solusi Ruang Bermain Anak
“Satu hal juga yang menjadi sorotan adalah kurangnya tempat bermain anak di DKI Jakarta,” tambah Abdul Aziz. Untuk mengatasi masalah ini, dia mengusulkan agar halaman sekolah dapat digunakan sebagai ruang bermain anak di luar jam sekolah maupun pada hari libur. Bapemperda menerima masukan dari masyarakat yang menginginkan agar sekolah di lingkungan mereka dapat dimanfaatkan sebagai ruang bermain, terutama di wilayah yang belum memiliki RPTRA.
“Setelah selesai aktivitas sekolah, sekolah ini dibuka untuk masyarakat di sekitarnya bermain,” kata Abdul Aziz. Pemanfaatan halaman sekolah dapat menjadi solusi cepat karena berada di lingkungan yang relatif tertutup dan lebih mudah diawasi dibandingkan anak-anak bermain di jalan. “Harusnya juga tempat-tempat seperti aset-aset Pemda DKI harus terbuka untuk bisa warga sekitar mengakses untuk bermain anak,” tegasnya.
Dia berharap bahwa pemanfaatan fasilitas dan aset yang sudah ada dapat menjadi langkah konkret dalam mempercepat pencapaian Jakarta sebagai kota layak anak, terutama di kawasan permukiman yang memiliki keterbatasan lahan untuk pembangunan RPTRA baru.