Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

DPR Soroti Krisis Perumahan, Dorong Program 3 Juta Rumah Fokus pada Masalah Lahan

DPR mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tidak hanya mengejar target jumlah rumah, tetapi juga mengatasi isu struktural terkait lahan yang semakin mahal dan sulit diakses.

L
Lucas Fabian
26 September 2026 89 pembaca
Soroti Krisis Hunian, DPR Minta Program 3 Juta Rumah Benahi Masalah Lahan
Soroti Krisis Hunian, DPR Minta Program 3 Juta Rumah Benahi Masalah Lahan
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, menekankan pentingnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian kuantitatif dalam Program 3 Juta Rumah, terutama di tengah ancaman krisis kepemilikan hunian. Ia menegaskan bahwa anggaran dan kebijakan perumahan harus memprioritaskan penyelesaian masalah struktural, terutama terkait dengan melonjaknya harga tanah di perkotaan yang melebihi daya beli masyarakat.

“Salah satu akar masalah penyediaan hunian layak terutama di perkotaan adalah masalah lahan. Mulai tingginya harga, adanya mafia tanah, hingga permainan izin di level kantor pertanahan. Maka pemerintah jangan hanya berfokus pada capaian jutaan unit rumah di atas kertas, tetapi harus memastikan ketersediaan lahan yang terjangkau,” ungkap Syaiful Huda pada Kamis (24/9/2026).

Ketimpangan Harga Properti dan Pendapatan

Huda juga mencatat bahwa ketimpangan antara kenaikan harga properti dan pertumbuhan pendapatan riil kelas pekerja membuat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta generasi muda semakin terpinggirkan. Hal ini menyebabkan banyak warga perkotaan terpaksa pindah ke daerah pinggiran yang minim fasilitas dasar dan jauh dari akses transportasi publik.

“Pembangunan rumah murah yang dilempar jauh ke pinggiran kota justru menciptakan masalah baru karena membengkaknya biaya transportasi harian warga,” tambahnya. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan perlunya penguatan peran Bank Tanah Pemerintah serta optimalisasi aset-aset milik negara dan BUMN untuk menyediakan hunian di pusat kota.

Pentingnya Skema Hunian Alternatif

Huda berpendapat bahwa langkah ini akan efektif dalam mengurangi biaya akuisisi tanah sehingga pembangunan hunian vertikal dengan konsep Transit-Oriented Development (TOD) dapat terwujud. “Pemerintah harus berani memanfaatkan lahan-lahan strategis milik negara di tengah kota agar MBR bisa tinggal dekat dengan pusat aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Selain fokus pada pembangunan unit fisik, legislator asal Jawa Barat ini juga mendorong pemerintah untuk mengedepankan skema hunian alternatif seperti Rent-to-Own (RTO) dan penyediaan rumah sewa publik berkualitas jangka panjang. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi realistis bagi kelompok pekerja informal serta generasi muda yang kesulitan mengakses fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

“Paradigma kebijakan perumahan harus diubah; kepemilikan hak milik bukan satu-satunya jalan keluar, melainkan ketersediaan hunian yang aman, layak, dan terjangkau,” tegasnya. Ketua DPP PKB ini menilai bahwa langkah inovatif tersebut sangat mendesak agar Program 3 Juta Rumah dapat secara permanen dan berkelanjutan mengatasi akar masalah perumahan.

Menurutnya, Komisi V akan mengawasi secara ketat penyusunan regulasi teknis dan alokasi anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk program perumahan tepat sasaran. “Kami di Komisi V akan memastikan bahwa kebijakan perumahan nasional benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar komoditas spekulasi pasar,” pungkas Syaiful Huda.

// Artikel Terkait