Komisi II DPR RI membuka peluang untuk menambah jumlah komisioner di KPU dan Bawaslu serta mengurangi durasi rekrutmen menjadi hanya dua hingga tiga bulan. Ahmad Irawan, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa penambahan jumlah anggota merupakan salah satu opsi dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu.
Dia menjelaskan bahwa jumlah komisioner KPU yang saat ini berjumlah tujuh orang dan Bawaslu yang terdiri dari lima orang, dapat ditingkatkan menjadi sembilan orang. “Salah satu isi atau inti dari revisi itu adalah adanya penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu dari yang sebelumnya 7 jadi 9,” ungkap Irawan.
Selain itu, penambahan anggota juga mungkin diterapkan pada penyelenggara pemilu di tingkat daerah, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan efektivitas kerja masing-masing wilayah. Irawan memberikan contoh bahwa di provinsi besar, jumlah anggota penyelenggara pemilu dapat meningkat dari lima menjadi tujuh orang.
Di tingkat kabupaten, jumlah anggota juga bisa disesuaikan dengan kondisi setempat, mengingat ada daerah yang saat ini memiliki tiga atau lima anggota. Meskipun demikian, Irawan menekankan bahwa wacana ini belum menjadi keputusan resmi dari DPR.
“Ada beberapa rencana revisi yang sedang kami diskusikan, tetapi pembahasan ini masih sangat dinamis. Kami belum ada keputusan apa-apa, tapi ini baru sebatas brainstorming,” ujarnya.
Selain membahas jumlah komisioner, Komisi II DPR juga berupaya untuk mempercepat proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Irawan menilai bahwa proses rekrutmen yang selama ini memakan waktu sekitar enam bulan perlu dipersingkat untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas penyelenggara pemilu.
Dia berpendapat bahwa waktu dua hingga tiga bulan sudah cukup untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkualitas. “Rencana untuk memperpendek durasi rekrutmen itu dalam hitungan kami, dua sampai tiga bulan cukup untuk menyelenggarakan pemilu berkualitas,” tutupnya.
Sebagai catatan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa KPU RI terdiri dari tujuh anggota, sedangkan Bawaslu RI memiliki lima anggota.