Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (28/9) akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi, Mashudi, Ketua Ombudsman, Nuzran Joher, serta Kalapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto. Rapat ini bertujuan untuk membahas hasil temuan Ombudsman mengenai keberadaan rumah mewah dengan fasilitas mewah yang ditemukan saat inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9).
Agenda RDP tersebut dijelaskan oleh Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, yang menyatakan bahwa rapat ini akan membahas "Penjelasan hasil sidak Ombudsman RI pada Lapas Kelas IIA Cibinong dan tindak lanjut oleh Dirjen Pemasyarakatan Kemen Imigrasi." Pada inspeksi tersebut, anggota Ombudsman menemukan sebuah rumah mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, yang diduga diperuntukkan bagi warga binaan.
Temuan Fasilitas Mewah
Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan berbagai fasilitas di dalam rumah, termasuk ruang tamu, satu kamar tidur, televisi, kulkas, dan fasilitas lainnya. Selain itu, mereka juga menemukan adanya fasilitas kebugaran yang lengkap, serta pembangunan simulator golf di dalam kawasan Lapas.
Panggilan untuk Transparansi
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa tindakan Kementerian Imigrasi tidak cukup hanya dengan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong sebagai respons terhadap hasil sidak Ombudsman. Rieke menyatakan, "Proses pemeriksaan ini harus dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan pejabat," melalui layanan pesan pada hari Minggu (27/9).
Dia juga menekankan pentingnya Kementerian Imigrasi untuk membeberkan informasi lengkap mengenai sosok penghuni setiap bangunan yang menjadi temuan, termasuk status hukum dan status barang milik negara (BMN) dari bangunan tersebut. Rieke meminta agar Kementerian Imigrasi menjelaskan siapa yang memberikan izin penggunaan, sejak kapan fasilitas tersebut digunakan, serta sumber pembiayaan untuk pembangunan dan fasilitas yang ada.
Lebih lanjut, Rieke meminta agar Kementerian Imigrasi juga mengungkapkan petugas yang mengetahui dan bertanggung jawab atas keberadaan rumah mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Dia menekankan, "Apakah terdapat pelanggaran disiplin, administratif, etik atau tindak pidana. Jangan hanya periksa orang yang berada di ujung rantai. Periksa pula sistem, keputusan, perintah, pembiaran dan mekanisme pengawasannya."