Sunday, 17 May 2026
Politik & Hukum

--- DPR Menilai Rekomendasi KPK Tentang Tata Kelola Partai Politik sebagai Langkah Progresif untuk Demokrasi yang Lebih Baik ---

--- Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi KPK mengenai tata kelola partai politik, menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk meningka...

N
Naufal Akbar Abdila
29 April 2026 12 pembaca
---
DPR Menilai Rekomendasi KPK Tentang Tata Kelola Partai Politik sebagai Langkah Progresif untuk Demokrasi yang Lebih Baik

---
Sumber gambar: jpnn.com
jpnn.com Sumber: jpnn.com
---TITLEEXCERPT--- Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi KPK mengenai tata kelola partai politik, menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi. ---CONTENT---

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memberikan tanggapan terhadap rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola partai politik. Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan langkah progresif yang dapat menciptakan demokrasi yang lebih berkualitas.


Ahmad Doli menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan KPK memberikan gambaran penting mengenai tata kelola partai politik yang baik. Ia menekankan bahwa implementasi rekomendasi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai politik. “Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi partai-partai politik dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan publik,” ujarnya.


Dalam pandangannya, langkah ini tidak hanya akan memperbaiki citra partai politik, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ahmad Doli menambahkan bahwa DPR akan mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Ke depannya, diharapkan ada kerjasama yang lebih erat antara DPR dan KPK untuk merealisasikan rekomendasi tersebut.


Dengan demikian, tanggapan Ahmad Doli menunjukkan komitmen DPR untuk terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui tata kelola partai politik yang lebih baik. Perkembangan selanjutnya akan ditunggu seiring dengan implementasi rekomendasi KPK tersebut.

Tidak ada tag untuk artikel ini

// Artikel Terkait