Komisi XII DPR RI mengambil langkah tegas dengan merencanakan inspeksi mendadak ke area PT Jababeka Tbk. Tindakan ini dilakukan setelah munculnya berbagai indikasi pelanggaran hukum lingkungan yang diduga dilakukan oleh perusahaan pengembang kawasan industri tersebut.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi, mengungkapkan kecaman terhadap dugaan manipulasi data hasil pengujian laboratorium yang berkaitan dengan baku mutu air limbah dari kawasan Jababeka. Ia menegaskan bahwa tindakan memanipulasi data laboratorium lingkungan adalah kejahatan serius yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bambang menekankan, "Bayangin saja sebuah perusahaan Jababeka, perusahaan Tbk. Belum pernah terjadi hasil lab diubah," setelah memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Lingkungan Hidup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (7/9/2026). Ia berencana untuk memanggil penanggung jawab laboratorium terkait, mengingat hasil yang seharusnya berada di luar ambang batas ketentuan, tiba-tiba dinyatakan sesuai dengan ketentuan.
Dugaan Pelanggaran Lingkungan yang Menguat
Dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Jababeka Tbk semakin menguat seiring dengan temuan-temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI. Selain adanya manipulasi data laboratorium, perusahaan ini juga diduga mengabaikan perawatan terhadap pipa raksasa tua dan melakukan dua pelanggaran hukum lainnya.
Pelanggaran pertama adalah ketidaksesuaian dokumen lingkungan, di mana terdapat aktivitas tenant industri di Kawasan Industri Jababeka Tahap 2 yang tidak tercantum dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pelanggaran kedua terkait pengelolaan sampah, di mana Jababeka Infrastruktur sebagai pengelola kawasan tidak memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang sah, melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Apresiasi dari Pihak Terkait
Di sisi lain, Markus Nababan, kuasa hukum PT Mastertama Adhi Propertindo (MAP), memberikan apresiasi atas ketegasan Pimpinan Komisi XII DPR RI yang berani menghentikan tindakan sewenang-wenang dari korporasi besar. "Kami sangat puas dari sisi pelapor, di mana hak-hak kami yang selama ini dilanggar telah didengarkan dan mendapat perhatian khusus dari Komisi XII DPR RI," ungkapnya.
Markus juga menjelaskan bahwa pencarian keadilan kliennya sejak tahun 2020 sempat menemui jalan buntu, di mana laporan hukum yang diajukan kepada Polda Metro Jaya terhenti di tahap penyidikan. Oleh karena itu, hasil kesepakatan RDP Komisi XII DPR RI yang merekomendasikan pemeriksaan menyeluruh terhadap PT Media Lab dan pemanggilan ulang para pihak terkait disambut baik.
Markus menambahkan, "Bahkan tadi pimpinan Komisi XII menyatakan jika memang temuan itu terbukti adanya, maka Komisi XII sendiri yang akan membuat laporan ini ke Bareskrim Polri atau penegak hukum lainnya. Ini harapan terbesar kami setelah berjuang sejak 2020 agar mendapatkan hak kami yang seharusnya," tutupnya.