JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengadakan pertemuan dengan Serikat Buruh PT Pos Indonesia di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu siang, 26 Agustus.
Diskusi ini berfokus pada kondisi keuangan PT Pos Indonesia yang berpengaruh langsung terhadap nasib puluhan ribu karyawan dan pensiunan di perusahaan yang telah berdiri selama 281 tahun tersebut. Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk kekhawatiran mengenai kepastian gaji serta masa depan perusahaan di tengah tantangan keuangan yang ada.
DPR RI menyatakan mengerti situasi yang dihadapi PT Pos, yang saat ini mempekerjakan sekitar 31.000 karyawan aktif dan memiliki 28.000 pensiunan. Mereka menegaskan bahwa masalah ini perlu segera ditangani karena berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Anggia Ermarini menekankan pentingnya kepastian pembayaran gaji yang dijadwalkan jatuh tempo pada 1 September mendatang.
"Kami mendengar langsung kekhawatiran teman-teman buruh. Ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi menyangkut dapur puluhan ribu keluarga," ungkap Anggia.
Pencairan Dana Segera Dipercepat
Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong agar pencairan dana sekitar Rp 158 miliar, yang merupakan tagihan PT Pos kepada Kementerian Sosial berdasarkan hasil audit, dapat segera dilaksanakan. Ini belum termasuk tagihan kepada Bulog dan Peruri. Surat permintaan pencairan telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sejak 12 Agustus 2026, dan diharapkan bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Dasco menegaskan bahwa dana tersebut adalah pembayaran utang PT Pos dan bukan dana talangan, sehingga proses pencairannya seharusnya tidak memakan waktu lama. "Ini hak PT Pos yang harus dibayar, bukan belas kasihan. Kami minta persoalan penyehatan PT Pos segera diurai dan dituntaskan, karena ini aset bangsa yang usianya sudah 281 tahun," tegas Dasco.
Komitmen DPR untuk Memantau Proses
Kedepannya, Komisi VI DPR RI berencana untuk terus memantau komunikasi antara manajemen PT Pos, Danantara, dan karyawan, guna memastikan bahwa komitmen yang telah dibangun dapat direalisasikan dengan baik. PT Pos dianggap memiliki potensi sebagai bisnis logistik masa depan yang perlu diperkuat, sehingga penyehatannya menjadi prioritas bagi manajemen, 31.000 karyawan, dan Danantara.
Melalui pertemuan ini, DPR RI menegaskan akan terus membuka ruang bagi aspirasi pekerja, pensiunan, dan seluruh elemen masyarakat, serta berkomitmen untuk mengawal proses penyehatan dan penyelamatan PT Pos Indonesia hingga tuntas.