Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

DPR Dukung Larangan Kemendagri atas Pengangkatan Pegawai Honorer Baru oleh Pemda

Wakil Ketua Komisi II DPR RI menilai langkah Kementerian Dalam Negeri untuk melarang pemerintah daerah menambah pegawai honorer baru adalah keputusan yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseha...

A
Adib Ahmad Rizaldi
20 August 2026 99 pembaca
Komisi II Dukung Kemendagri Larang Pemda Angkat Pegawai Honorer Baru
Komisi II Dukung Kemendagri Larang Pemda Angkat Pegawai Honorer Baru
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menganggap keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melarang pemerintah daerah menambah pegawai baru adalah langkah yang wajar. Ia menjelaskan bahwa biasanya, ketika seorang kepala daerah baru terpilih, mereka cenderung mengangkat tenaga honorer, terutama dari tim sukses mereka.

Bahtra menyoroti bahwa praktik pengangkatan pegawai honorer ini sering dilakukan tanpa adanya pedoman yang jelas. "Biasanya, kan, para kepala daerah kita setelah menang terus kemudian terpilih, mereka kebanyakan, ya, mengakomodasi tim suksesnya untuk kemudian diangkat jadi tenaga honorer atau misalnya diperbantukan di Pemda," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Masalah Pengangkatan Tanpa Regulasi

Bahtra menyatakan bahwa pengangkatan pegawai honorer yang tidak terkontrol ini dapat menjadi masalah besar. Ia menekankan bahwa tidak adanya batasan dalam pengangkatan pegawai membuat situasi ini semakin rumit. "Nah, inilah yang sering menjadi problem karena tidak ada batasan mereka mengangkat sebanyak-banyaknya, tidak ada aturan," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa beban fiskal di daerah dapat meningkat jika pengangkatan honorer tidak dikelola dengan baik. Bahtra mendukung instruksi Kemendagri untuk memperketat proses rekrutmen honorer guna menjaga kesehatan anggaran daerah. "Maka dari itu, Kemendagri mengeluarkan instruksi bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga honorer karena nanti di kemudian hari itu yang akan menjadi beban fiskal daerah kalau tidak diatur regulasinya," jelasnya.

Pentingnya Pengelolaan Anggaran Daerah

Bahtra juga mengingatkan para kepala daerah untuk lebih memperhatikan kesehatan anggaran daerah dalam proses rekrutmen pegawai. Ia mencatat bahwa saat ini banyak daerah yang pengeluaran untuk belanja pegawai sudah melebihi batas yang wajar. "Jadi kami juga mendorong supaya ini tidak bertambah terus, karena di banyak daerah juga ada yang hampir sampai 60 persen, 50 persen. Nah, ini untuk apa namanya mencegah itu," tambahnya.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk menghentikan perekrutan staf baru. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan transisi status kepegawaian yang tengah dibahas oleh pemerintah pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa selama ini terdapat dua aspirasi utama dari pemerintah daerah yang menjadi perhatian pusat, yaitu dukungan anggaran dan kejelasan status pegawai non-ASN. Ia menambahkan bahwa hasil rapat koordinasi terbaru telah memberikan solusi bagi kedua isu tersebut. "Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini," ujarnya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

// Artikel Terkait