Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

DPR Dorong RUU Satu Data Indonesia untuk Atasi Masalah Kebijakan Publik

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya RUU Satu Data Indonesia (SDI) untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik yang disebabkan oleh data yang tidak akurat dan terlambat diperbarui.

A
Arga Pratama
04 October 2026 72 pembaca
Anggota Baleg Harap RUU SDI Jadi Jawaban Persoalan Berbasis Data Keliru
Anggota Baleg Harap RUU SDI Jadi Jawaban Persoalan Berbasis Data Keliru
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Azis Subekti, menyatakan harapannya agar regulasi Satu Data Indonesia (SDI) dapat mengatasi berbagai masalah dalam kebijakan publik yang sering kali tidak tepat akibat adanya perbedaan, ketidakakuratan, dan keterlambatan dalam pembaruan data pemerintah. Menurut Azis, yang berasal dari fraksi Gerindra, data bukan sekadar angka dan catatan administratif, melainkan menjadi landasan bagi negara dalam menentukan penerima program, mengalokasikan anggaran, serta mengambil keputusan di berbagai sektor.

Azis, yang juga merupakan anggota Panitia Kerja RUU SDI, menegaskan bahwa kesalahan dalam pengumpulan data dapat berdampak langsung pada masyarakat. “Data yang keliru dapat membuat negara mengambil keputusan dengan keyakinan penuh tentang keadaan yang sebenarnya tidak dipahami,” ujarnya melalui pesan tertulis pada Jumat (2/10). Dia juga menyoroti isu penggolongan desil yang belakangan ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, yang menunjukkan betapa pentingnya adanya mekanisme untuk memperbarui dan mengoreksi data.

Pentingnya Pembaruan dan Koreksi Data

Menurut Azis, RUU SDI harus mampu memberikan solusi terhadap masalah di lapangan, termasuk dalam hal koreksi data. “Ketika definisi berbeda, pembaruan tidak berjalan, atau suatu lembaga tidak dapat menggunakan data lembaga lain, negara seolah melihat kenyataan melalui beberapa jendela yang menghadap ke arah berlainan,” katanya. Dia menekankan bahwa kebijakan publik memerlukan data yang terhubung dan menggunakan standar yang sama.

Azis menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya perlu mengetahui sisi produksi dalam konteks sektor pangan, tetapi juga harus memahami luas dan kondisi lahan, profil petani, distribusi, penyimpanan, serta kebutuhan konsumsi. Selain itu, data terkait penyaluran subsidi dan bantuan sosial juga sangat penting. Legislator dari Dapil VI Jawa Tengah ini menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki data yang dapat mengikuti perubahan kondisi masyarakat agar penerima program tetap sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Integrasi Data dan Perlindungan Hak Masyarakat

Azis menegaskan bahwa penyatuan data tidak berarti semua informasi pemerintah harus disimpan dalam satu tempat. Yang lebih penting adalah adanya interoperabilitas, standar yang seragam, kejelasan mengenai produsen data, pembaruan secara berkala, serta mekanisme untuk memeriksa kualitas data. “Satu Data Indonesia perlu membangun bahasa bersama bagi negara,” tambahnya.

Dia juga mengingatkan bahwa interoperabilitas bukan hanya tentang kemampuan aplikasi untuk bertukar informasi. Perbedaan dalam definisi istilah seperti petani, rumah tangga, atau lahan produktif dapat menyebabkan data yang terhubung secara teknis tetap menghasilkan kesimpulan kebijakan yang berbeda. Di sisi lain, Azis menegaskan bahwa integrasi data harus disertai dengan perlindungan hak masyarakat. Menurutnya, warga harus memiliki akses untuk mengetahui, mempertanyakan, dan memperbaiki data pemerintah yang memengaruhi pelayanan dan hak mereka.

“Kedaulatan data memperoleh makna ketika negara mampu menggunakan data untuk kepentingan nasional sekaligus menjaga hak orang yang tercatat di dalamnya,” ujarnya. Azis menambahkan bahwa tujuan akhir dari Satu Data Indonesia harus diukur berdasarkan peningkatan kualitas keputusan pemerintah. “Negara yang memiliki banyak data belum tentu mengenal rakyatnya dengan baik. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki negara, seharusnya semakin tepat keputusan yang diambil dan semakin besar pula tanggung jawabnya kepada warga,” pungkasnya.

// Artikel Terkait