Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, meminta pemerintah untuk segera memperluas program padat karya. Permintaan ini disampaikan sebagai respons terhadap dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri manufaktur.
Asep Romy menekankan pentingnya tindakan cepat, mengingat gelombang PHK dapat meningkatkan angka pengangguran dan mengurangi daya beli masyarakat di berbagai daerah. "Ancaman ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya," ujarnya.
Pentingnya Program Padat Karya
Dia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah nyata, dan program padat karya dapat berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Asep Romy berpendapat bahwa program ini bisa menjadi instrumen yang efektif dalam menyerap tenaga kerja yang terkena PHK dalam waktu yang relatif singkat.
Oleh karena itu, Asep Romy mendorong pemerintah untuk memperluas pelaksanaan program padat karya di berbagai sektor, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa program ini tidak boleh hanya berfungsi sebagai penyangga penghasilan sementara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
Menurutnya, program padat karya harus terintegrasi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk kembali bekerja. "Padat karya harus dibarengi dengan program peningkatan kompetensi. Pemerintah perlu memperbanyak pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, termasuk melibatkan lembaga pelatihan swasta selain Balai Latihan Kerja milik pemerintah," kata Asep Romy.
Dia juga mengusulkan agar pemerintah memasukkan pelatihan bahasa asing dalam kurikulum peningkatan keterampilan bagi korban PHK. Asep Romy berpendapat bahwa kemampuan bahasa asing dapat membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri melalui jalur resmi. "Perlu ada kurikulum pelatihan bahasa asing yang intensif. Dengan bekal tersebut, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di luar negeri melalui prosedur yang sah dan aman," tuturnya.
Lebih lanjut, Asep Romy mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan industri untuk memperkuat kolaborasi dalam mencari solusi atas ancaman PHK yang sedang terjadi. Dia mengingatkan bahwa gelombang PHK yang tidak tertangani dapat memunculkan masalah sosial baru, seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. "Jangan sampai gelombang PHK semakin meluas dan memunculkan persoalan sosial baru seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan," tegasnya.
Dia menekankan bahwa negara harus hadir untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak.
