DPR RI memberikan perhatian serius terhadap kebakaran KMP Batumandi yang terjadi di perairan Merak, Banten, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai bahwa insiden ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Lasarus menyatakan bahwa terulangnya kecelakaan kapal menunjukkan belum adanya perbaikan yang signifikan dalam sistem keselamatan pelayaran. “Namun demikian, bukan soal tidak ada korbannya, tetapi ini kan menandakan bahwa pengawasan tuh lemah,” ungkapnya.
Politikus dari PDI Perjuangan itu meminta Kemenhub untuk mengevaluasi prosedur keselamatan yang selama ini diterapkan, terutama terkait dengan kendaraan yang diangkut oleh kapal penyeberangan. Ia berpendapat bahwa prosedur operasional standar (SOP) yang tidak menjamin keselamatan harus segera diperbaiki.
“Kalau SOP yang gagal itu jangan dipakai lagi dong. Iya dong. Kan gitu. Buat SOP baru yang memastikan bahwa keselamatan itu terjadi ketika kapal itu berlayar,” tegas Lasarus.
Sorotan mengenai keselamatan pelayaran juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Ia menekankan pentingnya peran Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam penerbitan sertifikasi kelaikan kapal, dan menilai perlu adanya evaluasi menyusul sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi sepanjang tahun 2026.
“Biro Klasifikasi Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kelaikan kapal di tanah air,” jelas Huda. Ia mempertanyakan efektivitas sertifikasi tersebut ketika kecelakaan masih melibatkan masalah teknis kapal, seperti struktur, mesin, kelistrikan, dan perlengkapan keselamatan.
Huda juga menyoroti bahwa ketergantungan pada satu badan klasifikasi nasional dapat menimbulkan masalah, mengingat tidak ada pembanding dalam penilaian mutu sertifikasi. Ia mencontohkan KMP Virgo Transport 8 yang berusia 39 tahun, yang masih memiliki sertifikat dan diizinkan berlayar sebelum akhirnya karam di Laut Jawa pada 13 September 2026.
“Ini membuktikan bahwa persoalannya bukan semata faktor cuaca, melainkan bagaimana negara menilai kelaikan sebuah kapal,” ujar Huda. Ia mendesak Kemenhub untuk mempertimbangkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2014 yang mengatur pengklasifikasian kapal.
Huda juga mengusulkan agar pemerintah membuka akses terbatas bagi badan klasifikasi lain yang tergabung dalam International Association of Classification Societies (IACS). Menurutnya, opsi ini dapat dipertimbangkan dengan tetap menerapkan regulasi dan pengawasan yang ketat.
Ia menegaskan bahwa perbaikan sertifikasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan pelayaran nasional. “Kami memahami bahwa sertifikasi kelaikan kapal hanya salah satu masalah dari banyak pemicu kecelakaan kapal di Indonesia. Tapi ini merupakan hulu masalah yang memang harus diperbaiki di samping masalah lain agar darurat pelayaran nasional tidak terus berlarut,” tutup Huda.