Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman, menyatakan apresiasinya terhadap tindakan cepat Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang berhasil mendorong empat marketplace besar di Indonesia untuk memangkas biaya layanan bagi pelaku UMKM hingga 50 persen. Menurut Gandung, kebijakan ini menjadi angin segar bagi lebih dari 65 juta pengusaha UMKM di Tanah Air yang selama ini terbebani oleh biaya administrasi, komisi, dan biaya layanan lainnya di platform digital.
"Ini langkah konkret yang kita tunggu, Pemangkasan biaya layanan 50 persen akan langsung dirasakan pengusaha UMKM. Margin mereka bisa lebih besar, harga jual bisa lebih kompetitif, dan daya saing produk lokal kita akan naik," ungkap Gandung Pardiman di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (8/7/26).
Pentingnya Ekosistem Digital yang Adil
Gandung menjelaskan bahwa Komisi VII DPR RI sejak awal telah mendorong pemerintah dan asosiasi e-commerce untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil. Selama ini, tingginya biaya layanan di marketplace menjadi salah satu keluhan utama yang dihadapi oleh UMKM saat berjualan secara online. Dia menambahkan bahwa melalui sistem aplikasi pelayanan (SAPA) UMKM yang terintegrasi dengan empat marketplace, para pengusaha UMKM akan mendapatkan akses layanan dan kepastian di ruang ekonomi digital.
Program SAPA UMKM merupakan ekosistem digital dan platform terpadu yang diluncurkan oleh Kementerian UMKM. Tujuan dari program ini adalah untuk menghubungkan pengusaha dengan berbagai layanan pemerintah dalam satu aplikasi. Program ini juga membantu usaha kecil dalam mendapatkan permodalan yang aman, pelatihan, sertifikasi, dan legalitas agar bisnis mereka dapat berkembang.
Harapan untuk Implementasi Berkelanjutan
Gandung menekankan bahwa empat marketplace yang telah berkomitmen untuk memangkas biaya tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi platform lainnya. Komisi VII juga meminta Kementerian UMKM untuk mengawasi implementasi kebijakan ini agar tidak hanya menjadi wacana semata. "Kami di Komisi VII akan terus mengawasi. Jangan sampai potongan biaya ini hanya berlaku selama tiga bulan dan kemudian naik lagi. Harus ada regulasi dan pengawasan agar berkelanjutan," tegasnya, yang merupakan Politikus Fraksi Partai Golkar dari Dapil D.I Yogyakarta.
Lebih lanjut, Gandung berharap agar kebijakan ini diikuti dengan penguatan literasi digital, pelatihan, dan akses pembiayaan bagi UMKM agar mereka dapat naik kelas. "Kalau biaya ditekan, akses pasar dibuka lebar, dan pendampingan berjalan, dipastikan UMKM kita menjadi pilar utama tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional," tutup Gandung Pardiman.
