Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menyatakan apresiasinya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam menurunkan harga BBM nonsubsidi yang dijadwalkan mulai 1 Agustus 2026. Ia menilai kebijakan ini menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap perubahan harga minyak di pasar global serta mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat melalui pengelolaan energi yang adaptif.
Penurunan Harga BBM sebagai Sinyal Positif
Yulisman menekankan bahwa penurunan harga untuk jenis BBM seperti Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo merupakan sinyal positif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian harga dengan cara yang transparan dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini mencerminkan keseimbangan antara menjaga ketahanan energi nasional, keberlanjutan investasi, dan perlindungan daya beli masyarakat.
“Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, kepastian investasi, dan perlindungan terhadap masyarakat. Penurunan harga BBM nonsubsidi menunjukkan bahwa ketika harga minyak dunia menurun, pemerintah memastikan manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat,” ungkap Yulisman dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (4/8/2026).
Dampak Positif bagi Ekonomi
Menurut Yulisman, kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya transportasi, logistik, dan distribusi barang, sehingga dapat meningkatkan daya saing dunia usaha. Ia berharap kondisi ini dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan yang dihadapi oleh ekonomi global.
Yulisman juga menambahkan bahwa keberhasilan dalam menjaga stabilitas sektor energi tidak hanya dapat diukur dari kecukupan pasokan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, BUMN energi, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
“Kami berharap kebijakan energi yang adaptif seperti ini terus dipertahankan. Ketika harga energi global bergerak turun, masyarakat perlu ikut merasakan manfaatnya, sementara ketahanan energi nasional dan iklim investasi tetap terjaga. Komisi XII DPR RI siap mengawal kebijakan tersebut agar berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” tutup legislator yang berasal dari daerah pemilihan Riau II itu.
