Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan kelayakan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. "Kami tentu akan mempelajari dan mengkaji secara komprehensif apa-apa yang menjadi keputusan MK. Nanti mungkin berikutnya kami akan sampaikan kepada publik," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).
Bahtra menjelaskan bahwa Komisi II DPR belum menerima salinan resmi dari putusan MK tersebut secara kelembagaan, meskipun mereka menghormati keputusan yang telah diambil oleh MK. Pada Selasa (6/10), MK menyatakan bahwa permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan terkait hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Perkara ini diajukan oleh berbagai pihak, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, serta sejumlah purnawirawan TNI. Mahkamah merujuk pada Pasal 74 ayat (1) huruf b dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut ketentuan yang berlaku, hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perselisihan hasil Pilpres. Meskipun demikian, MK tetap memberikan penjelasan mengenai substansi yang dipermasalahkan, mengingat ada keadaan khusus terkait pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden yang belum pernah diangkat dalam perkara perselisihan hasil Pilpres sebelumnya.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan sekolah menengah atas atau yang setara, sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu. Mahkamah juga menilai bahwa perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur perselisihan hasil Pilpres karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada Oktober 2024.
Oleh karena itu, MK menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, seperti yang dimohonkan oleh para pemohon. Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam pembacaan pertimbangan hukum menyatakan bahwa fakta-fakta yang ditemukan terkait dokumen pendidikan tersebut merupakan ranah lembaga yang berwenang untuk menilai keabsahan dan pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.