Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI dari Partai Golkar, memberikan tanggapan terhadap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang mengungkapkan bahwa 'lupa boleh, munafik jangan' dalam konteks dugaan aturan selundupan pada Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Doli menyatakan bahwa Hasyim sebenarnya sedang membicarakan dirinya sendiri.
Hasyim Asyari, yang menjabat sebagai ketua KPU untuk periode 2022-2024, sebelumnya menyatakan bahwa pembahasan mengenai Pasal 18 Ayat 3 PKPU tersebut telah diketahui oleh semua pihak terkait, termasuk Komisi II DPR yang dipimpin oleh Doli pada saat itu. Ia juga menegaskan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP turut hadir dalam rapat di DPR untuk membahas PKPU tersebut.
Menurut Hasyim, pasal yang dipermasalahkan itu telah disetujui oleh semua pihak terkait, termasuk Doli dan mantan anggota DPR Arsul Sani yang kini menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Ia menekankan bahwa tidak seharusnya pasal tersebut dianggap sebagai ketentuan selundupan dan mengingatkan agar pihak yang merasa demikian tidak hanya lupa tetapi juga tidak bersikap munafik.
Polemik mengenai Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mencuat setelah pengacara Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto mengangkat isu ini. Bambang menduga bahwa pasal tersebut disetujui KPU untuk kepentingan Gibran Rakabuming Raka yang berencana mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada 2024.
Menanggapi pernyataan Hasyim, Doli menyerang balik dengan mengingatkan bahwa Hasyim telah dipecat dua kali dari KPU karena dianggap munafik. Doli menegaskan, "Dia lupa, dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai KPU karena kemunafikannya, begitu, ya."
Doli juga menyoroti posisi Hasyim saat ini sebagai komisaris di BUMN, mempertanyakan asal-usul jabatannya. "Saya tanya dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ya. Coba tanya sama dia itu dia, tuh, dapat dari mana? Komisaris itu, hadiah dari siapa?" ujarnya.
Hasyim dilaporkan menjabat sebagai komisaris independen di PTPN I sejak 30 Juni 2026, yang berfokus pada komoditas perkebunan nonsawit dan nongula. Doli menekankan bahwa Hasyim tidak memiliki latar belakang di bidang perkebunan, sehingga perlu menjelaskan bagaimana ia bisa mendapatkan posisi tersebut.
Awalnya, Doli tidak berniat untuk terus membahas dugaan pasal selundupan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Namun, setelah namanya disebut oleh Hasyim, Doli merasa perlu untuk memberikan penjelasan. "Ini sudah menyebut nama saya pribadi. Ya, saya harus jelaskan. Kalau memang mau dibuka, ya, kami buka, gitu, ya dan saya sudah siap," tuturnya.