Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

--- DKPP Menerima Lima Aduan Pasca Putusan MK Terkait Ijazah Gibran ---

--- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima lima aduan setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat ijazah Gibran sebagai calon wakil presiden. ---

D
Dimas Adhyaksa Putra
16 October 2026 82 pembaca
DKPP Terima Total 5 Aduan Setelah Putusan MK Terkait Ijazah Gibran
DKPP Terima Total 5 Aduan Setelah Putusan MK Terkait Ijazah Gibran
jpnn.com Sumber: jpnn.com
---TITLEEXCERPT--- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima lima aduan setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat ijazah Gibran sebagai calon wakil presiden. ---CONTENT---

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengakui tiga aduan tambahan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa dua dari aduan tersebut diterima pada tanggal 13 Oktober 2026.

"Satu aduan lainnya baru kami terima hari ini," ungkap Heddy saat memberikan pembaruan mengenai jumlah aduan yang masuk pada Rabu, 14 Oktober. Aduan yang diterima pada 13 Oktober terdaftar dengan nomor 041/02-12/SET-02/X/2026, diajukan oleh pengacara Novi Manaban dan Paman Nurlette.

Sementara itu, aduan lainnya yang diterima pada hari yang sama memiliki nomor 044/02-13/SET-02/X/2026 dan diajukan oleh Ibnu Jandi. "Dalam dua aduan ini, para pengadu mengadukan ketua dan lima anggota KPU RI," tambah Heddy.

Untuk aduan yang diterima pada 14 Oktober 2026, disampaikan oleh sejumlah individu dari berbagai organisasi, termasuk Brahma Aryana (Sekjen KIPP), Ansufri Sambo (Plt. Ketua Umum Partai Ummat), Muhammad Sadiq (Plt. Sekjen Partai Ummat), Denny Indrayana (pengacara), Moeryono Aladin (FPP TNI), dan Soenarko (FPP TNI). Aduan ini terdaftar dengan nomor 045/01-14/SET-02/X/2026 yang melaporkan ketua dan seluruh anggota KPU RI.

Heddy menyatakan bahwa DKPP akan mengutamakan prinsip keterbukaan dalam menangani aduan yang diterima. "Prinsip keterbukaan ini kami lakukan secara sadar agar publik bisa mengetahui perkembangan dari aduan-aduan tersebut," jelas Heddy.

Sebelumnya, DKPP juga telah menerima dua aduan serupa. Aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026 dengan nomor 038/01-08/SET-02/X/2026. Aduan kedua disampaikan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan dengan tanda terima nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.

Dengan demikian, total ada lima aduan yang diterima DKPP terkait putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. "Jika berstatus memenuhi syarat dalam proses verifikasi administrasi, kelima aduan ini akan diberikan nomor pengaduan dan dilanjutkan ke tahap verifikasi materiel," kata Heddy.

Dalam pedoman beracara DKPP, setiap aduan akan melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi materiel. Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan formal untuk memastikan kelengkapan persyaratan pengaduan yang diterima DKPP.

Selanjutnya, verifikasi materiel dilakukan untuk memeriksa alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik. PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan lainnya yang mempertanyakan syarat ijazah SMA untuk pencalonan Gibran.

Dalam putusannya, MK tidak menerima permohonan pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Namun, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

// Artikel Terkait