JAKARTA - Djarot Saiful Hidayat, yang menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, berpendapat bahwa DPR seharusnya tidak mengedepankan hak angket terkait status ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dia justru mendorong lembaga legislatif tersebut untuk lebih aktif menggunakan hak menyatakan pendapat atau interpelasi setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah Gibran.
Pernyataan ini disampaikan Djarot sebagai respons terhadap berbagai desakan yang muncul untuk DPR agar menindaklanjuti polemik seputar ijazah Gibran. Djarot menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ditemukan masalah terkait status ijazah Gibran.
"Sudah mendatangkan berbagai macam saksi dan ahli. Kesimpulannya seperti itu," ungkap Djarot. Sebelumnya, MK telah memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan ijazah Gibran. Dalam putusannya, MK tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden RI karena tidak memenuhi syarat pencalonan.
Namun, MK juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA, yang merupakan salah satu syarat pencalonan. Djarot menjelaskan bahwa MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran seharusnya ditindaklanjuti oleh institusi lain.
"Artinya mengarah ke DPR, mengarah kepada aparat penegak hukum, dan seterusnya," lanjutnya. Dia menambahkan bahwa DPR memiliki peran penting dalam menindaklanjuti putusan MK yang sudah jelas dalam pertimbangannya melalui hak menyatakan pendapat.
"Sekalian aja dorong hak menyatakan pendapat dan itu hak konstitusional DPR," ujar Djarot. Dia menilai bahwa penggunaan hak angket bukanlah langkah yang tepat untuk menindaklanjuti keputusan MK mengenai ijazah Gibran, karena keputusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat.
"Nah, sekarang tinggal tergantung DPR-nya, mau atau tidak mau menggunakan hak konstitusionalnya," tutup Djarot.