Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada hari Senin, 26 Oktober, dengan mahasiswa dari Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Said Karim. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam rangka menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Sahroni menegaskan bahwa pembahasan RUU ini tetap menjadi fokus meskipun DPR sedang dalam masa reses. Ia menyatakan bahwa semua masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pakar, akademisi, mahasiswa, dan praktisi, perlu didengarkan dan dipertimbangkan agar regulasi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum yang efektif.
"Walaupun sedang masa reses, pembahasan RUU Perampasan Aset tetap kami dorong. Kami ingin semua aspirasi dari semua kalangan terserap maksimal, baik itu dari pakar, akademisi, praktisi, masyarakat luas, dan khususnya mahasiswa karena mereka merupakan agent of change, jadi masukannya penting sekali," ungkap Sahroni.
Ia juga menekankan bahwa RUU Perampasan Aset sangat krusial karena berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga penyusunannya harus dilakukan dengan hati-hati. "Komisi III berkomitmen mendengar seluruh masukan agar RUU ini bisa diselesaikan tepat waktu, sesuai komitmen Pimpinan DPR RI dan keinginan masyarakat," tambahnya.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menggarisbawahi bahwa masukan dari mahasiswa LK2 FHUI sangat berperan dalam pembahasan, terutama terkait prinsip praduga tak bersalah. Menurut Sahroni, prinsip ini harus menjadi perhatian utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kriminalisasi dalam penerapan RUU Perampasan Aset.
Ia menjelaskan bahwa pengaturan perampasan aset perlu dirancang dengan cermat, mengingat adanya dua pendekatan, yaitu Non-Conviction Based Asset Forfeiture dan Conviction Based Asset Forfeiture. "Masukan teman-teman LK2 FHUI, terutama soal asas praduga tak bersalah, tentu kami cermati. Jangan sampai aturan ini justru membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan atau kriminalisasi," tegasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengaturan dua pendekatan ini, dengan tetap menghormati hak-hak hukum individu. "Tujuan kita jelas, pemberantasan korupsi maksimal, aset hasil kejahatan bisa dipulihkan, tetapi prosesnya juga harus adil dan tidak sewenang-wenang," tutup Sahroni.