Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Diskusi PPHN di Undip, Fraksi Demokrat Ajak Akademisi Berkontribusi

Fraksi Partai Demokrat mengadakan diskusi di Universitas Diponegoro untuk membahas pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam pembangunan nasional. Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono,...

A
Aryani Sarasvati
28 October 2026 78 pembaca
Gelar Diskusi di Undip, Fraksi Demokrat Ajak Civitas Academica Uji Gagasan PPHN
Gelar Diskusi di Undip, Fraksi Demokrat Ajak Civitas Academica Uji Gagasan PPHN
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menekankan perlunya penanganan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan pendekatan yang mendalam, terbuka, dan sesuai konstitusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang disampaikan dalam diskusi akademik di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, pada Senin (26/10).

Dalam forum yang melibatkan berbagai akademisi, Edhie Baskoro mengajak para profesor, dosen, dan pakar hukum tata negara untuk bersama-sama menguji gagasan PPHN dari berbagai sudut pandang. Ia menjelaskan bahwa pembahasan PPHN lebih dari sekadar merumuskan arah pembangunan, tetapi juga menyangkut bagaimana Indonesia dapat menjaga kesinambungan kebijakan antar pemerintahan, menghormati mandat demokrasi, dan memastikan setiap kebijakan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan kontinuitas, tetapi bukan kekakuan yang membatasi. Rakyat juga membutuhkan konsistensi, tetapi bukan penyeragaman,” ungkap EBY dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai instrumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Diskusi mengenai PPHN juga perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah tantangan pembangunan Indonesia disebabkan oleh kurangnya perencanaan atau justru perlunya memperkuat keterhubungan antar rencana, konsistensi pelaksanaan, serta keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Edhie Baskoro menilai pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi adalah bagian dari mandat rakyat, di mana setiap presiden memiliki visi dan prioritas pembangunan yang diperoleh melalui pemilihan umum.

Ia menekankan bahwa perbedaan program antar pemerintahan adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar pergantian kepemimpinan tidak mengharuskan semua capaian dan program yang telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat dimulai dari awal. “Bagaimana kita menjaga cita-cita itu tanpa membatasi mandat demokrasi,” kata Edhie Baskoro.

Ia menegaskan pentingnya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kajian yang objektif dan komprehensif, melibatkan berbagai pemikiran dan pengalaman. Dalam diskusi ini, EBY menekankan bahwa pembahasan PPHN tidak boleh berhenti pada gagasan yang baik secara konseptual, tetapi juga harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang sesuai dengan konstitusi.

Prof. Yos Johan Utama, dari perspektif akademik, menyatakan dukungannya terhadap pembahasan arah pembangunan nasional. “Saya sangat setuju harus ada arah kita mau ke mana ini,” ujarnya. Sementara itu, anggota DPR RI Benny Kabur Harman menyoroti pentingnya landasan hukum dalam upaya menghidupkan kembali PPHN, menekankan perlunya kajian konstitusional yang cermat.

Anggota DPR RI Hinca Panjaitan juga mengemukakan gagasan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang lebih bermakna kepada masyarakat, membayangkan forum tersebut bukan sekadar sidang tahunan MPR, tetapi sebagai sidang raya pertanggungjawaban kekuasaan untuk rakyat Indonesia.

// Artikel Terkait