Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 742 K/TUN/2026 mengenai Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tanggapan yang berbeda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Putusan yang dikeluarkan pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh HM Subhan, yang meminta agar Suket penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah.
Subhan sebelumnya mengajukan tiga permohonan, yaitu agar gugatan diterima sepenuhnya, menyatakan Suket Gibran tidak valid, serta menarik dokumen tersebut dari pihak pemegang, yaitu Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen. Menanggapi putusan tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa keputusan MA akan menjadi acuan bagi sikap politik partainya di DPR, terutama karena putusan ini melengkapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran.
Khozin menambahkan bahwa keputusan MA menunjukkan bahwa penerbitan Suket penyetaraan ijazah Gibran sebagai syarat pencalonan tidak sah dan batal demi hukum. "Putusan MA terkait dengan tindakan administratif Tata Usaha Negara (TUN) melalui penerbitan Suket yang dinilai tidak sah," ujarnya.
Fraksi PKB di DPR berencana menggunakan pertimbangan serta putusan hukum dari MK dan MA sebagai landasan untuk menentukan langkah politik selanjutnya. Khozin juga mengungkapkan bahwa saat ini beberapa partai politik di parlemen sedang menjalin komunikasi intensif dengan fraksi PKB setelah keluarnya putusan tersebut.
Ia menambahkan bahwa Fraksi PKB telah menerima aspirasi dari masyarakat sipil yang disampaikan oleh Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hal tersebut. "Setelah terbitnya putusan MA ini, aspirasi dari masyarakat sipil makin menemukan relevansinya," kata Khozin.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyarankan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI setelah putusan MA tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sejak keputusan MK, ia sudah meminta agar Gibran mundur dari posisinya.
"Sudah sejak keputusan MK, saya pikir sebaiknya GRR (Gibran Rakabuming Raka, red) mundur," ujarnya kepada media. Andreas meyakini bahwa keputusan MK akan membuka lebih banyak informasi terkait syarat administrasi pencalonan Gibran untuk 2024.
Andreas juga menekankan bahwa penerbitan Suket dan pelanggaran Pasal 18 Ayat (3) harus diproses secara hukum. "KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tegas Mahfud MD.