Peneliti senior dari Citra Institute, Efriza, mengungkapkan perhatian terhadap fenomena politik yang melibatkan hubungan ayah dan anak yang berhasil meraih suara signifikan di daerah pemilihan yang sama, seperti yang terjadi pada Adies Kadir dan putrinya, Adela Kanasya Adies. Efriza menilai bahwa situasi ini mencerminkan sejumlah masalah dalam praktik politik yang dilakukan oleh Partai Golkar.
Pragmatisme dalam Politik
Efriza menyatakan, "Jika melihat kenyataan dari Adies dan Adela anaknya, menunjukkan beberapa hal miris yang dilakukan oleh Partai Golkar." Ia menggarisbawahi bahwa pengabaian terhadap prinsip keadilan dalam kompetisi politik menjadi sorotan utama. "Ini menunjukkan Partai Golkar lebih prioritas potensi kemenangan di pemilihan umum legislatif semata tetapi mengabaikan keragaman dalam pemilihan," tegasnya.
Lebih lanjut, Efriza menyoroti bahwa fenomena ini juga mencerminkan kelemahan Partai Golkar dalam memenuhi tindakan afirmatif untuk calon anggota legislatif perempuan. "Dengan bukti yang memperlihatkan terjadinya politik kekerabatan, terindikasi yang diajukan memang legislator perempuan yang berasal dari politik kekerabatan atau dinasti politik," jelasnya.
Implikasi Terhadap Demokrasi
Menurut Efriza, kasus Adies dan Adela menunjukkan pola penguasaan daerah pemilihan yang mengabaikan model demokratis. "Yang dibangun adalah model hukum besi oligarki yang dianggap melecehkan peran dan fungsi partai politik dalam rekrutmen politik," ujarnya. Hal ini, lanjutnya, memungkinkan terbentuknya pola "4L (lo lagi, lo lagi) atau 2KLL (Keluarga lo lagi, keluarga lo lagi)." Efriza menekankan bahwa baik Adies maupun Adela tidak sepenuhnya bersalah, melainkan mereka cermat dalam memanfaatkan peluang untuk meraih kursi di daerah pemilihan yang dimiliki keluarga mereka.
Ia juga menambahkan bahwa pragmatisme politik yang ditunjukkan oleh Partai Golkar berfokus pada perolehan kursi yang lebih banyak, sehingga mengabaikan proses rekrutmen dan kaderisasi yang lebih beragam. "Akhirnya mengabaikan proses rekrutmen dan proses kaderisasi yang lebih beragam, bahkan tidak terciptanya prinsip keadilan dalam berkompetisi bagi para kadernya," ujarnya.
Efriza berpendapat bahwa tindakan Partai Golkar mencerminkan karakter partai yang lebih menekankan pada identitas politik kekerabatan dalam pencalonan anggotanya. "Politik kekerabatan tidak bisa dimaknai sebagai bentuk sebuah penghargaan karena prestasi orang tuanya terpilih di Dapil lalu diturunkan ke anaknya," jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa hal ini dapat menunjukkan kelemahan partai, seperti terbatasnya kader-kader potensial di Partai Golkar, atau adanya dugaan mengenai tingginya biaya politik untuk mencalonkan diri sebagai caleg.
Secara keseluruhan, Efriza menekankan bahwa masalah ongkos politik yang tinggi dan praktik politik kekerabatan atau dinasti politik menjadi tantangan dalam demokrasi di Indonesia.
