Marwan Batubara, yang merupakan bagian dari Presidium Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR), menyatakan bahwa proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak berlangsung lama. Dia mengemukakan dua alasan yang dianggap dapat mendukung langkah pemakzulan tersebut, yaitu dugaan tindakan tercela dan masalah pemenuhan syarat sebagai wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Marwan saat menyampaikan aspirasi GMKR kepada pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor DPP PKS pada Rabu (14/10). “Kalau bicara pemakzulan menurut Pasal 7A Undang-Undang Dasar, dari enam delik untuk terjadinya pemakzulan itu sudah dua hal yang menjadi alasan pemakzulan itu bisa dieksekusi,” ungkapnya.
Dia juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/2026 yang dinilai memperkuat argumen untuk membawa isu ini ke jalur konstitusional. Sebelumnya, GMKR telah mengirimkan surat aspirasi kepada delapan fraksi di DPR RI, termasuk Fraksi PKS, namun beberapa fraksi belum dapat menerima mereka karena DPR sedang dalam masa reses.
GMKR kemudian meminta kesempatan kepada pimpinan PKS untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. “Kami dari GMKR mengapresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan PKS untuk menerima kami,” kata Marwan. Dia berharap DPR segera mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang ada.
Marwan berpendapat bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat seharusnya tidak perlu diperpanjang dengan pembentukan panitia khusus atau mekanisme tambahan lainnya. “Satu delik saja sudah cukup, apalagi dua,” tegasnya.
Namun, Marwan juga mengakui bahwa upaya ini menghadapi tantangan politik. Dia mencatat pengaruh mantan Presiden Joko Widodo yang masih kuat serta kepentingan politik masing-masing partai. Oleh karena itu, dia memahami jika PKS belum bersedia untuk langsung menjadi penginisiasi proses pemakzulan Gibran.
“Kami memahami sikap PKS untuk tidak langsung tampil seolah-olah menjadi partai inisiator,” tambahnya. Marwan berharap PKS dapat aktif berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar aspirasi GMKR mendapatkan dukungan politik dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR RI.