Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa polemik ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah yang keliru. Denny berpendapat Gibran seharusnya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), kemudian mengundurkan diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Denny dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Denny, putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap serta putusan MA yang telah inkracht dan mengikat harus dihormati dan dipatuhi. Ia menilai Gibran seharusnya menyampaikan pengunduran diri secara terbuka kepada masyarakat.
Denny Minta Gibran Tegaskan Niat Mundur
Denny menyarankan Gibran mengutamakan pengunduran diri daripada menempuh upaya hukum lainnya. Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 8 UUD 1945 mengenai pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Menurutnya, apabila memang memiliki niat untuk mundur, Gibran seharusnya menyampaikan pernyataan tersebut secara langsung di hadapan publik.
Denny turut menyinggung pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Ia menilai tidak tepat apabila sikap Prabowo dalam pertemuan tersebut dianggap sebagai penolakan terhadap niat pengunduran diri Gibran.
Ia menduga Prabowo memberikan ruang kepada Gibran untuk menyampaikan rencana menempuh jalur PTUN, tetapi hal itu tidak serta-merta berarti Presiden menolak niat pengunduran dirinya.
Persoalkan Rencana Gibran Mengajukan Upaya Hukum
Denny juga menyoroti rencana Gibran untuk melawan melalui PTUN dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA.
Ia menyebut putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah menyatakan dokumen tersebut batal dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya.
Terkait rencana pengajuan PK, Denny berpendapat Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena bukan pihak dalam perkara tersebut.
Menurut penjelasannya, pihak penggugat dalam perkara itu adalah Subhan Pala, sedangkan tergugatnya merupakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena Gibran bukan pihak dalam perkara, Denny menilai ia tidak memiliki hak untuk mengajukan PK.
Denny juga menyebut dirinya memahami bahwa kementerian terkait akan mencabut objek gugatan berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Ia mengatakan perkembangan pelaksanaan putusan itu masih perlu ditunggu.
Gibran Sebut Tidak Ingin Polemik Berkepanjangan
Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan tanggapannya mengenai polemik ijazah dan pertemuannya dengan Presiden Prabowo.
Saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026), Gibran mengatakan dirinya menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat. Ia juga menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Namun, Gibran menyampaikan rencana untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Denny Indrayana yang menilai penyelesaian persoalan seharusnya mengedepankan penghormatan terhadap putusan pengadilan dan mekanisme konstitusional.