Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Denny Indrayana: Hanya PKS dan PDIP yang Tanggapi Isu Ijazah Gibran, Gerindra Belum Berkomentar

Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, mengungkapkan bahwa hingga saat ini hanya PKS dan PDI Perjuangan yang memberikan respons terhadap surat audiensi mengenai polemik ijazah Gibran Rakabuming Rak...

I
Intan Permatasari
30 October 2026 62 pembaca
Soal Ijazah Gibran, Denny: Baru PKS-PDIP yang Merespons, Gerindra Belum
Soal Ijazah Gibran, Denny: Baru PKS-PDIP yang Merespons, Gerindra Belum
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Jakarta - Denny Indrayana, seorang pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa baru dua partai politik, yaitu PKS dan PDI Perjuangan, yang merespons surat audiensi terkait permasalahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "PKS yang pertama," ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan di kantor PKS pada Kamis, 29 Oktober.

Polemik mengenai ijazah Gibran muncul setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menolak permohonan yang diajukan terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan.

Namun, MK juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA, yang merupakan salah satu syarat untuk mencalonkan diri. Denny hadir di PKS pada hari itu untuk membahas langkah lanjutan terkait keputusan MK mengenai ijazah Gibran.

Dia berharap PKS dapat menjadi inisiator untuk memproses pemakzulan Gibran berdasarkan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 setelah putusan MK tersebut. Selain PKS, Denny juga menyebutkan bahwa PDIP telah membuka komunikasi untuk menanggapi keputusan MK mengenai ijazah Gibran setelah surat yang dilayangkan.

“Saya komunikasi dengan teman-teman PDIP, mereka kelihatannya sedang berproses secara internal,” jelasnya. Denny mengungkapkan bahwa dia telah berkomunikasi langsung dengan beberapa elite PDIP mengenai masalah ijazah Gibran, meskipun tidak menyebutkan nama-nama tertentu.

“Salah satu pimpinan, lah. Salah satu pimpinan PDIP,” tambahnya. Namun, dia juga menyatakan bahwa partai atau fraksi lain di DPR belum memberikan respons terhadap surat yang telah dikirimkan, dengan alasan bahwa parlemen sedang memasuki masa reses.

“Kami menunggu, karena kami kirim surat ke semua partai, ke semua fraksi di DPR,” lanjut Denny. Dia menjelaskan bahwa surat tersebut dikirimkan karena keputusan MK mengenai ijazah Gibran sudah memasuki ranah politik yang perlu ditindaklanjuti oleh partai politik di parlemen.

“Ini, kan, sudah bukan hanya masalah hukum lagi, nih, sudah wilayah politik, ya,” tuturnya. Denny juga menyebutkan bahwa dia telah mengirimkan surat audiensi kepada Gerindra untuk menindaklanjuti keputusan MK terkait ijazah Gibran.

Namun, hingga saat ini, Gerindra belum memberikan tanggapan atas surat audiensi yang diajukan mengenai polemik ijazah Gibran. “Dari surat yang dilayangkan belum, belum ada tanggapan,” ujarnya.

// Artikel Terkait